Infografis
Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menilai seharusnya pemerintah menempatkan masyarakat dengan risiko penularan tinggi yang harus disuntik vaksin COVID-19 pertama.
Hariyadi mengatakan masyarakat yang tinggal atau berkegiatan dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang rendah harusnya disuntik vaksin duluan.
"Nanti juga kalau kami mau vaksinasi menurut saya justru prioritas utama justru kelompok masyarakat yang memang memiliki resiko yang besar untuk menularkan yaitu klaster di kawasan padat penduduk, lalu kawasan yang orangnya relatif sangat mengabaikan seperti di pasar tradisional," kata Hariyadi dalam diskusi virtual dari BNPB, Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Hariyadi berdalih sektor usaha selama ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal di tempat kerja, penularan yang terjadi di perkantoran menurutnya bisa terkendali dengan baik.
Baca Juga: Vaksin Covid Timbulkan Efek Samping, Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah
Menurutnya penularan tidak terjadi di tempat kerja, melainkan di lingkungan masyarakat yang abai protokol kesehatan.
"Nah yang diuber-uber itu selalu di sektor usaha melulu, ini yang menurut saya tidak tepat, justru di masyarakat ini yang tidak tersentuh, coba kita lihat semua datanya, pasti BNPB Satgas tahu persis datanya," ucapnya.
Diketahui, pemerintah pusat akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di sebagian daerah di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.
Adapun pembatasan aktivitas meliputi pembatasan di tempat kerja dengan work from home sebanyak 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat.
Kemudian kegiatan belajar-mengajar seluruhnya melalui daring. Sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.
Baca Juga: APINDO: PSBB Berapa Kali Pun Tak Akan Selesaikan Masalah Corona
Pembatasan jam buka kegiatan di pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB. Makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas tempat, dan pemesanan take away atau delivery tetap diizinkan.
Selanjutnya kegiatan konstruksi tetap diizinkan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat, fasilitas umum dan kegiatan sosial/budaya dihentikan sementara dan kapasitas serta jam operasional moda transportasi diatur.
Berikut Kabupaten/Kota di Jawa-Bali yang diberlakukan PSBB pada 11-25 Januari 2020:
- DKI Jakarta: seluruh wilayah DKI Jakarta,
- Jawa Barat: Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Cimahi, Wilayah Bandung Raya
- Banten: Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Raya.
- Jawa Tengah: Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya.
- DI. Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.
- Jawa Timur: Kota Malang Raya dan Surabaya Raya.
- Bali: Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
