Infografis
Suara.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta dan 23 kabupaten serta kota di enam provinsi lainnya bukan merupakan larangan, tetapi membatasi kegiatan masyarakat.
“Ditegaskan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Masyarakat diminta tidak panik dengan kebijakan baru yang diterapkan pemerintah untuk memberlakukan PSBB di Jakarta dan 23 kabupaten serta kota pada 11-25 Januari 2021.
Dia menjelaskan kebijakan ini diambil mencermati perkembangan kasus Covid-19 di sejumlah daerah yang meningkat yakni per Rabu (6/1/2021) jumlah kasus aktif mencapai 112.593 kasus, meninggal dunia mencapai 23.296 kasus dan tingkat kesembuhan mencapai 652.513 kasus.
Secara nasional, kata dia, tingkat kesembuhan rata-rata di Indonesia mencapai 82,76 persen dan kematian mencapai 2,95 persen.
Airlangga menambahkan laju pertambahan kasus dalam mingu terakhir terjadi peningkatan 7,3 persen dari 48.434 kasus pada 21-28 Desember 2020 menjadi 51.986 kasus pada 28 Desember 2020-4 Januari 2021.
Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, selama dua bulan terakhir kasus aktif pada November 2020 mencapai 54 ribu kasus, namun per Rabu (6/1/2021) jumlahnya melonjak menjadi 112 ribu kasus.
Dengan peningkatan itu, maka salah satu konsekuensinya adalah penambahan pasien di seluruh rumah sakit.
Menko Airlangga juga menekankan kembali bahwa PSBB itu tidak dilakukan di seluruh wilayah Jawa-Bali namun hanya di wilayah dengan risiko tinggi penyebaran COvid-19.
Baca Juga: Daftar Kegiatan yang Dibatasi Saat PSBB di Jawa-Bali Pada 11-25 Januari
PSBB baru ini diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta, kemudian di Jawa Barat dengan prioritas Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.
