Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera meminta kepada Menteri Sosial Tri Risma Harini untuk melakukan blusukan di luar Jakarta. Sebab, tak adil jika ia hanya blusukan di ibukota negara saja.
Hal itu disampaikan oleh Mardani melalui akun Twitter miliknya @mardanialisera.
Mardani mengapresiasi aksi Risma melakukan blusukan setelah menjabat sebagat Menteri Sosial.
Namun, ia meminta agar lokasi blusukan diperluas tidak hanya di DKI Jakarta saja, melainkan ke daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Baca Juga: Tanggapi Blusukan Mensos Risma, Roy Suryo Ungkit CCTV: Bisa Mati Ketawa
"Karena beliau Menteri Sosial untuk NKRI, kita tunggu aksi blusukannya di provinsi atau daerah lain," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Kamis (7/1/2021).
Menurut politisi PKS itu, tak adil jika blusukan hanya dilakukan di DKI Jakarta saja. Sebab berbagai permasalahan sosial juga terjadi di wilayah lainnya di Indonesia.
"Jadi tidak adil kalau kebanyakan di DKI, tapi saya yakin akan ke daerah lain juga," ungkap Mardani.
Blusukan di Perapian Data
Mardani menyarankan Risma untuk melakukan blusukan di perapian data agar tercipta data raya yang baik, benar dan akurat.
Baca Juga: Olok-olok Risma Soal Blusukan, Fadli Zon Diskak Gus Mis
Mempersiapkan data raya masyarakat menjadi jauh lebih penting, terlebih di era pandemi Covid-19. Data raya tersebut berguna untuk distribusi bantuan selama pandemi Covid-19 sehingga tepat sasaran.
"Mensos perlu 'blusukan' di perapian data. Ini jauh lebih penting demi perbaikan distribusi bansos yang lebih tepat sasaran, transparan dan efektif-efisien," ungkap Mardani.
Mengutip dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin akibat Covid-19 mengalami peningkatan. Tercatat ada sebanyak 26,42 juta orang miskin atau meningkat 1,28 juta orang dari tahun sebelumnya.
Tanpa adanya data raya berisi penerima bantuan yang mumpuni, maka proses distribusi bantuan akan tersendat.
Tentu hal tersebut berimplikasi pada rakyat yang semakin mengalami kesulitan di tengah situasi yang serba sulit saat ini.
Mardani meminta Risma mempertimbangkan usulan dari KPK untuk menggabungkan tiga basis data orang miskin yang dikelola dua Dirjen dan 1 Sekjen.
"Mengingat PKH database sendiri, BPNT sendiri dan DTKS sendiri, rapihkan mulai dari kriteria hingga pola updatingnya karena kerap tidak akurat," ungkap Mardani.
