Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Sukamta menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi yang ia nilai terkesan melewati prosedur kesehatan. Pasalnya, pemerintah sudah menjadwalkan vaksinasi walau uji klinis tahap tiga dan izin edar belum keluar.
Sikap pemerintah yang dipandang melewati prosedur kesehatan itu juga terkait dengan pembelian vaksin. Menurut Sukamta, sikap pemerintah yang demikian justru bisa menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.
"Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1.500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021, juga menunggu izin edar BPOM. Namun demikian hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).
Menurut Sukamta, hal tersebut menggambarkan ketidaksesuaian dengan pernyataan pemerintah di awal. Ia merasa sikap pemerintah bukan cuma misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Pertama di Belanda, Penerimanya Perawat di Panti Jompo
Buruk dan inkonsisten pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19 dan vaksinasi bisa berdampak kepada masyarakat. Di mana, kata Sukamta, saat ini masyarakat terpapar informasi dari berbagai kanal termasuk melalui media sosial yang sumbernya tidak jelas bahkan cenderung hoaks.
"Termasuk soal rencana vaksinasi Covid, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya. Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," ujar Sukamta.
