Infografis
Suara.com - Jaksa Pinangki Sirnamalasari menyampaikan penyesalannya di hadapan majelis hakim atas kasus yang kini menjeratnya dalam perkara gratifikasi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra.
Jaksa Pinangki diambil keterangannya sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021) malam.
Dalam kesaksiannya itu, Pinangki mengatakan, bahwa kariernya di Kejaksaan Agung sudah hancur. Ia pun merasa tak lama lagi akan akan dipecat sebagai jalsa.
"Menyesal yang mulai, tidak sepantasnya saya berbuat seperti ini yang mulia," ucap Pinangki.
Baca Juga: Terlibat Kasus Gratifikasi, Jaksa Pinangki: Hidup Saya Sudah Hancur
"Kejaksaan itu kalau sudah (terlibat kasus) pasti dipecat yang mulia. Saya nggak tahu lagi mesti bagaimana, hidup saya sudah hancur. Tak ada artinya lagi," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang diberikan majelis hakim itu, Pinangki berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung dapat memberikan tuntutan ringan terhadapnya.
Pinangki meminta keringanan hukuman, lantaran masih memiliki anak berumur empat tahun. Ia, merasa anaknya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.
Pinangki juga manaruh harapan kepada majelis hakim agar nantinya dapat mempertimbangkan vonis terhadap perkara yang kini menjeratnya. Ia juga berjanji tak akan mengulangi perbuatannya.
"Mohon penuntut umum agar tuntutannya berbelas kasihan. Mohon belas kasihan yang mulai agar kiranya bisa memutuskan belas kasihan. Anak saya masih 4 tahun, bapak saya sakit. Saya menyesal," imbuh Pinangki.
Baca Juga: Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sebut Andi Irfan Punya Banyak Jaringan
Dakwaan Jaksa
![Jaksa Pinangki Sirna Malasari (kiri) bersiap menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat dengan terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/12/2020). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/12/29/50280-jaksa-pinangki.jpg)
Sebelumnya, Pinangki didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra --yang saat itu masih buron-- tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.
Perkara ini dimulai saat Pinangki bertemu sosok Rahmat dan Anita Kolopaking pada September 2019. Saat itu, Pinangki meminta agar Rahmat dikenalkan kepada Djoko Tjandra.
Kemudian, Anita Kolopaking akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa bagi Djoko Tjandra. Guna melancarkan aksi itu, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk membuat action plan ke Kejaksaan Agung.
Pada tanggal 12 November 2019, Pinangki bersama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Kepada Djoko Tjandra, Pinangki memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum.
Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.
Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.
