Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah bakal melakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawasam Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ma'ruf pun berharap agar keputusan status kehalalan terhadap vaksin Sinovac bisa ke luar sebelum 13 Januari 2021 atau saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang disuntik vaksin asal China itu.
Juru Bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi mengatakan kalau pemerintah dan ulama telah sepakat terkait pendistribusian serta penggunaan vaksin Sinovac yang harus memiliki izin baik dari segi keamanan kesehatan maupun kehalalannya.
"Masalah izin dan fatwa halal ini sudah ada kesepakatannya," kata Masduki di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).
Baca Juga: Soal Vaksin Covid-19, dr Tirta Ingatkan Itu Hak Rakyat Bukan Kewajiban
Masduki menerangkan bahwa meskipun vaksin Sinovac sudah mulai didistribusikan ke sejumlah daerah, namun tetap belum bisa diberikan kepada masyarakat. Pasalnya proses vaksinasinya sendiri mesti menunggu izin BPOM dan MUI.
Sedangkan pendistribusian yang dilakukan sejak awal itu bertujuan untuk memastikan supaya vaksinasi bisa dilakukan secara serentak.
"Wilayah kita kan kepulauan. Jadi harus dilakukan sejak awal," ujarnya.
Menurut Masduki, walaupun sudah didistribusikan, Wapres memastikan bahwa proses vaksinasi harus menunggu izin Badan POM dan MUI. Pendistribusian, ungkap Masduki, dilakukan sejak awal untuk memastikan agar vaksinasi bisa dilakukan secara serentak.
Lebih lanjut, Ma'ruf disebut berharap sertifikasi halal bisa tuntas sebelum 13 Januari 2021. Saat ini pihak MUI tengah mempersiapkan sidang fatwa untuk membahas hasil audit vaksin Sinovac.
Baca Juga: CEK FAKTA: Dokter Rekomendasikan Vaksin Covid-19 Disuntik di Kelamin Pria?
