Infografis
Suara.com - Terdakwa Pinangki Sirna Malasari mengklaim pernah memberikan informasi soal keberadaan buronan Djoko Tjandra di Malaysia kepada Direktorat Upaya Hukum Eksekusi Dan Eksaminasi (Uheksi) Kejaksaan Agung.
Hal itu disampaikan Pinangki menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di sidang perkara gratifikasi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2020).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung awalnya menanyakan kepada Pinangki terkait pengetahuannya bahwa Djoko Tjandra sepatutnya dilakukan eksekusi dalam perkara sebelumnya, yakni kasus hak tagih bank Bali.
Pinangki pun menjawab bahwa ia sempat memberitahukan kepada salah satu tim Kepala Seksi Uheksi Kejaksaan Agung bernama Aryo sekitar bulan November 2019, terkait semua informasi keberadaan Djoko.
Baca Juga: Pinangki Ngaku Action Plan Djoko Tjandra Dikirim Andi Irfan Lewat Chat
"Nah itu, bulan November saya sampaikan. Saya tunjukan foto-fotonya ke Aryo ke Kasi Uheksi tersebut," kata Pinangki di dalam sidang.
Di depan majelis hakim, Pinangki juga mengaku dirinya sejak awal ingin memberikan informasi soal persembunyian Djoko Tjandra. Dia mengaku hanya mengetahui bahwa untuk seseorang dieksekusi melalui Direktorat Uheksi.
"Karena rencana awal kalau pun harus dieksekusi kan eksekusi harus lewat dia, karena saya enggak tahu jaksa eksekutornya siapa," ucap Pinangki.
Lebih lanjut, setelah berkoordinasi dengan Aryo, kata Pinangki, ternyata Direktorat Uheksi Kejaksaan Agung sudah memantau keberadaan Djoko di Malaysia.
"Ternyata kata Aryo dari institusi sudah memantau keberadaan dia. Jadi, sudah tahu duluan, bukan saya yang melaporkan. Dan saya nggak tahu kalau Jaksa sudah tahu tanpa saya infokan itu," tutup Pinangki.
Baca Juga: Dibujuk Pinangki ke Malaysia, Eks Kader Nasdem Ngaku Berdosa ke Anak-Istri
Dakwaan Jaksa
Sebelumnya, Pinangki didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra --yang saat itu masih buron-- tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.
Perkara ini dimulai saat Pinangki bertemu sosok Rahmat dan Anita Kolopaking pada September 2019. Saat itu, Pinangki meminta agar Rahmat dikenalkan kepada Djoko Tjandra.
Kemudian, Anita Kolopaking akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa bagi Djoko Tjandra. Guna melancarkan aksi itu, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk membuat action plan ke Kejaksaan Agung.
Pada tanggal 12 November 2019, Pinangki bersama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Kepada Djoko Tjandra, Pinangki memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum.
Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.
Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.
