Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan soal pembangunan gedung Grha Megawati di Klaten, Jawa Tengah. Pembangunan Grha Megawati menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Terlebih lagi, pembangunan gedung tersebut menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rocky menyebut hal tersebut sah untuk dilakukan. Akan tetapi, dia merasa heran karena harus menghabiskan APBD yang merupakan hak rakyat hanya untuk membangun gedung dengan nama Ketua PDIP.
"Saya bayangkan bahwa ada kebanggaan pada ibu Mega, ya tentu saja itu soal pilihan pribadi. Tetapi ini pakai APBD yang di dalamnya ada kepentingan dan hak rakyat," ujar Rocky Gerung, dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com.
Baca Juga: Pernah Dilobi Yusril, Jokowi Sempat akan Bebaskan Abu Bakar Baasyir
Lebih lanjut, Rocky mengatakan ke depan akan ada permasalahan, apabila Bupati baru di Klaten tidak berasal dari PDIP.
Sebab menurut dia, sewaktu-waktu pemerintah dapat mengganti nama gedung dan warna catnya.
"Itu juga sewaktu-waktu bisa bermasalah, karena nanti begitu diganti (warna dan nama gedung), ibu Mega justru nanti tersinggung, 'kenapa diganti'. Karena nanti ada Bupati (parpol lain) yang menganggap sudah tidak penting lagi itu Megawati," jelasnya.
Menurut Rocky, bisa saja suatu saat nanti akan ada nama Presiden Jokowi untuk diabadikan sebagai nama jalan.
Pengabdian nama jalan Jokowi bisa saja dilakukan apabila pemimpin daerahnya berasal dari kader PDIP.
Baca Juga: Bangun Gedung Grha Megawati Telan Rp 61 M, Sri Mulyani: Bentuk Cinta Kami
"Mestinya, kalau PDIP menang di Klaten ya sudah secara politik dia memang menang di situ. Jadi mau diingat sebagai apa? Toh lima tahun lagi ada perubahan struktur politik. Nanti akan dibikin juga misalnya Jalan Joko Widodo, ya boleh saja tapi nanti orang berpikir legacy-nya apa gitu," tuturnya.
Dia mengatakan, bisa saja mereka mengganti semua nama jalan underpass menjadi nama Jokowi.
Rocky menyebut pemberian nama itu untuk menyindir Jokowi secara tidak langsung karena tidak mampu menyejahterakan rakyatnya.
Selanjutnya, Rocky mengimbau agar tidak berlebihan dalam memberi nama sebuah fasilitas publik.
"Sewaktu-waktu mungkin, dengan ide yang agak norak karena jengkel dengan prestasi Presiden yang tidak bisa menyejahterakan rakyat, maka semua jalan underpass disebut Joko Widodo itu. Jadi bukan jalan yang di atas, tapi jalan yang di bawah itu masuk jalan gorong-gorong. Kan itu buruk bagi kita? Karena permainan semiotik yang dangkal," tuturnya.
Pembangunan Grha Megawati telah dimulai sejak tahun 2018. Biaya pengerukan tanah dan pembuatan talut sungai dengan pagu mencapai Rp 3,5 miliar.
Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan biaya mencapai Rp 15,4 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membangun gedung utama.
Pada 2020, pembangunan gedung Megawati dilanjutkan dengan anggaran awal Rp 42 miliar.
Namun, biaya tersebut harus tersusut karena pandemi Covid-19 sehingga menjadi Rp 36 miliar.
Pemerintah kembali menggelontorkan dana sebesar Rp 7 miliar untuk penataan sejumlah bagian di gedung serbaguna tersebut.
