Kaleidoskop 2020: 7 Kontroversi Jokowi Selama Setahun

4. PSBB dan Lockdown

Pemerintahan Jokowi dinilai sangat lambat dalam penanganan Covid-19 pada awal masuknya virus ini ke Indonesia. Grafik virus ini bahkan tetap melonjak naik walaupun PSBB dan lockdown telah diterapkan. Setelah beberapa saat menerapkan kebijakan ini, Jokowi kemudian membawa Indonesia ke era baru yaitu new normal.

5. Pilkada Serentak

Ilustrasi pilkada serentak 2020 dan Covid-19. [Suara.com/Eko Faizin]

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Jokowi tetap meneruskan pilkada serentak 2020 di 270 wilayah di seluruh Indonesia. Keputusan ini cukup menimbulkan perdebatan karena proses pilkada tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Banyak kalangan yang khawatir terkait angka pasien yang terinfeksi Covid-19 akan meningkat apabila pilkada dilaksanakan. Pasalnya, penyelenggaraan pilkada dinilai dapat memicu adanya perkumpulan masa di lokasi pengambilan suara.

6. Iuran BPJS Naik

Dengan naiknya iuran BPJS tahun ini, masyarakat yang terkena dampak Covid-19 akan semakin berkurang penghasilannya. Adapun iuran BPJS yang naik ini disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

7. UU Cipta Kerja

Kontroversi Jokowi selama setahun yang terakhir adalah pengesahan UU Cipta Kerja. Banyak kalangan yang menganggap bahwa RUU Cipta Kerja dirancang secara diam-diam karena yang seharusnya disahkan pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemudian dimajukan menjadi Senin, 5 Oktober 2020. Ditambah lagi, isi dari UU tersebut dirasa memberatkan buruh maupun masyarakat yang memicu terjadinya demo besar- besaran di berbagai daerah di Indonesia.

Demikian rangkuman mengenai kaleidoskop 2020 tentang kontroversi Jokowi selama setahun.