Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI, Tifatul Sembiring menanggapi soal pemerintah yang secara resmi melakukan pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam (FPI).
Dia mencuitkan undang-undang soal hak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hal itu dia ungkapkan melalui akun Twitter @tifsembiring.
Tifatul juga mempertanyakan kesesuaian peraturan hukum terhadap pembubaran FPI yang dilakukan pemerintah.
"Baca konsititusi: Pasal 28 E UUD 1945 ayat (3) menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hal ini juga diatur detail dalam UU 12/2005. Apakah pembubaran dan pelarangan FPI ini sudah memenuhi peraturan-peraturan ini?" cuitnya, dikutip Suara.com.
FPI Dibubarkan Pemerintah
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) telah bubar secara de jure sejak 21 Juni 2019.
Karena tidak mempunyai kedudukan hukum, pemerintah juga resmi melarang aktivitas FPI dan menghentikan seluruh kegiatannya.
"Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).
Pemerintah melihat banyak pelanggaran yang dilakukan organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab selama berkegiatan.
Baca Juga: Resmi Dilarang, TNI-POLRI dan Satpol PP Kota Serang Tertibkan Baliho FPI
"Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi, dan sebagainya," ujarnya.
