Infografis
Suara.com - "Jalan Tol Jagorawi merupakan jalan terbaik yang kita miliki."
Begitulah pernyataan Presiden Soeharto tatkala meresmikan jalan Tol Jagorawi di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, 9 Maret 1978. Membentang sepanjang 59 kilometer, nama jalan bebas hambatan ini merupakan bentuk akronim dari kata Jakarta-Bogor-Ciawi.
Wajar jika Presiden Soeharto teramat bangga dengan adanya Tol Jagorawi. Sebab, inilah jalan bebas hambatan pertama di Indonesia sebelum disusul pembangunan ribuan kilometer jalan tol lainnya. Oleh PT Jasa Marga, Tol Jagorawi dianggap sebagai masterpiece!
Semula, jalan ini sudah direncanakan pada era pemerintahan Presiden Soekarno di awal tahun 1966 meski akhirnya urung terlaksana. Barulah pada tahun 1970, dipicu kemacetan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah kendaraan, Tol Jagorawi kian mendesak untuk segera dibangun. Tercatat pada waktu itu, ada sekitar 222.000 kendaraan yang lalu lalang melintasi jalan raya Jakarta.
Baca Juga: Tol Tanjung Mulia-Marelan Beroperasi Fungsional Sampai 4 Januari 2021
Sampai akhirnya, pembangunan jalan tol Jagorawi mulai direalisasikan pada tahun 1973-1978 yang disokong biaya dari APBN serta bantuan dan pinjaman dana asing.
Segala bentuk persiapan dilakukan. Mulai dari konsep, lahan, hingga kontraktor yang mengerjakan dipikirkan dan direncanakan dengan sangat matang demi hasil yang optimal.
Kontroversi tak terelakkan. Kontraktor Hyundari yang berasal dari Korea Selatan dikritik sejumlah pihak karena dinilai mengesampingkan peran sentral anak bangsa.
Kritikan itu salah satunya datang dari Prof. Dr. Rooseno yang kecewa berat karena menurutnya, ada banyak insinyur di dalam negeri yang kompeten untuk mengerjakan pembangunan Tol Jagorawi.
Jika kontraktor asing yang diberi kepercayaan, Rooseno menganggap tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi kuli alias hanya akan menjadi bawahan.
Baca Juga: Jalur Alternatif di Bawah Kolong Jalan Tol Jagorawi
Rooseno sendiri tidak lain merupakan guru Ir. Sutami yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) [Antara Pustaka Utama, Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam Berita: 1976-1978, 2008].
Meski menuai sorotan, Presiden Soeharto bergeming dan yakin keputusannya untuk menggandeng pihak asing adalah yang terbaik. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa tidak semua pekerjaan pembangunan Jagorawi dilakukan oleh tenaga asing melainkan terlibat pula peran tenaga kerja Indonesia.
"Walaupun kontraktornya dari luar negeri, namun tidak sedikit pula pikiran dan tenaga kita yang ikut serta menyelesaikan jalan yang istimewa itu,” ucap Presiden Soeharto saat itu.
Pembangunan yang memakan waktu hingga kurang lebih 5 tahun berbuah hasil yang cukup mengesankan. Dengan enam jalur yang ada, yaitu tiga di kiri dan tiga di kanan, membuat masyarakat semakin mudah melakukan perjalanan.
Jalur-jalur tersebut dipisahkan median jalur hijau yang lebar serta jalur hijau (road side) yang cukup luas. Lajur jalan juga tergolong lebar, yakni 3,75 meter jika dibandingkan dengan lebar lajur tol pada umumnya yaitu sekitar 3,5 meter.
Rute lebih lengkapnya, Tol Jagorawi menghubungkan wilayah Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor dan Ciawi. Adapun biaya pembangunannya mencapai Rp 350 juta per kilometer yang pada 1990, nominal itu sama dengan Rp 575 juta.
Presiden Soeharto berharap, Tol Jagorawi dapat digunakan untuk kepentingan sipil seperti jalan raya pada umumnya serta untuk kepentingan militer. Bayangannya, jalan tol ini bisa menjadi landasan tempat mendarat darurat bagi pesawat tempur bilamana terjadi peperangan.
Presiden kedua Indonesia ini juga ingin menjadikan Tol Jagorawi sebagai sarana untuk menyukseskan pemerataan pembangunan terutama di sektor perekonomian.
Keistimewaan
Trek yang meliuk-liuk, naik turun dan terkadang lurus menyuguhkan sensasi unik bagi pengendara yang melewati Tol Jagorawi. Menyusuri Jagorawi layaknya menikmati keindahan alam berupa pemandangan perbukitan, gunung, danau, sungai, sawah, kebun warga serta pepohonan.
Di masa itu, pengguna jalan Tol Jagorawi akan dimanjakan dengan pesona Gunung Gede-Pangrango, Gunung Salak, serta sejumlah danau yang sungguh menawan.
Keistimewaan Tol Jagorawi yang lainnya, adalah struktur dan konstruksi bangunan yang sangat baik dan prima. Presiden Joko Widodo pun memuji Jagorawi karena menurut penuturannya, negara lain dahulu berdatangan untuk melihat dan meniru Tol Jagorawi.
"Dulu saat jalan tol Jagorawi kita punyai sekitar tahun 77. Semua orang datang melihat tol Jagorawi, kita. lihat meniru manajemennya, meniru konstruksinya, semuanya niru. Negara-negara di sekitar kita, tapi mereka sudah punya beribu kilometer," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Tol Solo-Semarang Seksi III Bawen-Salatiga, September 2017.
Seiring dengan berkembangnya zaman, manfaat dari kehadiran Tol Jagorawi kian terasa. Jalan ini berjasa besar dan memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi di wilayah sekitar Jakarta.
Sektor pariwisata dan industri di Puncak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, hingga Padalarang, Jawa Barat tumbuh lebih cepat semenjak Tol Jagorawi mulai beroperasi.
Yang pertama di balik yang pertama
Selain menjadi jalan bebas hambatan yang pertama kali dibangun, Tol Jagorawi juga menjadi yang pertama sebagai jalan tol berbayar di Indonesia.
Ketika pembangunan selesai pada tahun 1978, Menteri PUTL Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar jalan tersebut dijadikan tol berbayar seperti di luar negeri.
Alasannya, Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 belum memiliki jalan tol berbayar. Sutami mengusulkan itu agar biaya operasional dan pemeliharaan tidak lagi menjadi beban anggaran pemerintah pusat melainkan bisa dikelola secara mandiri.
Presiden Soeharto menerima usul Ir. Sutami sehingga jalan tersebut menjadi jalan tol berbayar bernama Tol Jagorawi.
Saat itu, Indonesia belum memiliki regulasi tentang jalan berbayar serta belum ada pula lembaga yang khusus mengurusi atau mengelola jalan tol berbayar.
Oleh karenanya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian persero khusus mengurusi dan mengelola infrastruktur berupa jalan raya. Penerbitan PP tersebut dilakukan pada 25 Februari 1978.
Tindak lanjut dari PP itu yakni pembentukan PT Jasa Marga pada 1 Maret 1978. Pemerintah langsung mengucurkan dana sekitar Rp2 miliar kepada PT Jasa Marga untuk menjalakan fungsinya. (Warta Ekonomi Vol.6, 1995).
Sebenarnya, gagasan tol berbayar pertama kali tercetus dari Wali Kota Jakarta Sudiro yang menjabat pada periode 1953-1960. Sudiro mulanya ingin membangun jalan tol berbayar untuk mendapatkan dana tambahan demi pembangunan ibu kota.
Sudiro berkaca dari pengalamannya bepergian ke Amerika Serikat di mana negara maju tersebut justru menggunakan sistem tol berbayar. Akan tetapi, alasan Sudiro tidak bisa diterima dan pembangunan jalan berbayar tidak dilakukan. (Dalam Indonesia Poenja Tjerita, Yogyakarta, 2016).
Begitulah cerita Tol Jagorawi yang sampai hari ini tetap menjadi primadona pengguna moda transportasi darat saat bepergian jauh. Meski predikat jalan tol terbaik bisa terganti dengan jalan tol yang lain, tetapi predikat jalan tol pertama tetap abadi untuk Tol Jagorawi.
(Sumber tulisan disadur dari buku "Jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR)
