Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana mengklarifikasi adanya rekaman suara dirinya yang mengusulkan dana bantuan politik (banpol) partai naik.
Wiliam menegaskan dalam proses pembahasan anggaran, sikap PSI sudah bulat dan sudah disampaikan di Rapat Paripurna Pandangan Umum fraksi yang menolak dengan tegas kenaikan anggaran-anggaran tidak esensial di tengah pandemi Covid-19.
"Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial. Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar," ujar Wiliam dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/12/2020).
William mengklaim potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat.
Bahkan kata dia, rekaman suara tersebut dipotong-potong oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta.
"Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh," ucap dia.
Karena itu, William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran.
William pun menyesalkan hingga saat ini, Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detil anggaran yang sudah diketok tiga minggu silam.
"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh. Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi," ucap dia.
Baca Juga: PSI Usul Dana Partai Naik, Pemprov DKI: Wajarlah
William menyebut konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI, bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.
