Risma Jadi Mensos, Rocky Gerung: PDIP Siap Teater Besar dan Cari Keuntungan

Sabtu, 26 Desember 2020 | 09:41 WIB
Risma Jadi Mensos, Rocky Gerung: PDIP Siap Teater Besar dan Cari Keuntungan
Tri Rismaharini dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial RI, Rabu 23 Desember 2020 / [Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Terpilihnya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara membuat segelintir pihak menilai PDIP memiliki suatu agenda besar di baliknya.

Pengamat politik Rocky Gerung misalnya, dia mengatakan PDIP barangkali sedang menyiapkan teater besar apabila dilihat dari terpilihnya Risma yang dulu sempat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Pernyataan itu diutarakan olehnya dalam sebuah video yang diunggah Kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (25/12/2020).

Hersubeno Arief selaku rekan diskusi Rocky Gerung awalnya bertanya apakah ada strategi besar dibalik penunjukan Risma sebagai Mensos.

Baca Juga: Eko Prasetyo, Pembunuh Saudara Presiden Jokowi Siap Diseret ke Pengadilan

Rocky Gerung menimpali dengan mengatakan PDIP sedang menyiapkan satu teater besar. Dia menyinggung pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2024 mendatang.

Rocky Gerung Soal Risma Rangkap Jabatan Mensos dan Wali Kota Surabaya (YouTube/RockyGerungOfficial).
Rocky Gerung Soal Risma Rangkap Jabatan Mensos dan Wali Kota Surabaya (YouTube/RockyGerungOfficial).

"Ya itu ada satu teater besar memang lagi disiapkan. Mungkin saja akomodasi dengan Prabowo tidak lagi prospektif, dengan kader lain juga tidak prospektif, maka tokoh daerah diminta kumpul di Monas," ujar Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com.

Rocky Gerung dalam kesempatan itu turut menyinggung Risma yang melakukan 'lompat jabatan jauh', dari semula menjadi Wali Kota Surabaya kini menjabat sebagai Mensos.

Melihat hal itu, Rocky Gerung menduga PDIP tidak memiliki kader lain yang dianggap mampu dan menguntungkan.

"Itu mungkin menandakan PIDP gak punya kader. Beliau (Risma) mungkin akan mendapat beban baru di bawah kepemimpinannya (menjadi Mensos). Saya percaya beliau akan banyak mengandalkan Stafsus," kata Rocky Gerung.

Baca Juga: Koalisi Semakin Solid, Rocky Gerung: Hormati Habib Rizieq sebagai Oposisi

"Tapi saya melihat ada kekurangan kader, tapi (Risma) juga bisa dikader PIDP karena pertimbangan macam-macam, Ibu Risma mungkin gitu, dipasang gubernur DKI Jakarta, lalu jadi Presiden 2024," ujarnya menambahkan.

Saat ditanya apakah akan ada kemungkinan muncul persoalan, Rocky Gerung mengaitkan dengan Presiden Jokowi yang juga melakukan lompat jabatan cepat yakni Wali Kota Solo - Gubernur DKI Jakarta - Presiden Indonesia.

"Pasti akan ada persoalan karena ini lompatan politis bukan profesional. Memang orang akan bilang Presiden Jokowi bisa dari Walkot jadi Presiden, apa susahnnya Wali Kota jadi menteri. Tapi orang juga bisa bilang itu lah yang mengakibatkan amburadul kebijakan karena lompatnya kecepatan," tandas Rocky Gerung.

Rocky Gerung Sebut Risma Tidak Seharusnya Ditunjuk Jadi Mensos

Tri Rismaharini dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (23/12/2020) menjadi Mensos menggantikan Juliari P Batubara yang masih rekan satu partainya.

Melihat hal itu, penunjukkan Risma menurut Rocky Gerung tidak seharusnya dilakukan. Sebab, kata dia Kementerian Sosial kini harus diisi orang baru yang bisa membantu mengusut tuntas kasus korupsi Bansos Covid-19 itu.

"Seharusnya bersih total (Kemensos dari PDIP) karena masih ada sisa penyidikan yang melibatkan kantor Kemensos, supaya ada orang baru. Tetap secara ilmu etis, kalau yang mengganti dari wilayah politik yang sama, masih ada yang hendak disembunyikan," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengatakan, baiknya jabatan Mensos dipegang oleh para ahli yang memang paham soal kebijakan publik, tidak harus dari partai.

"Harusnya orang yang profesional (Mensos), orang-orang yang paham public policy, gak perlu dari partai. Ini apalagi bekas koruptor," terang Rocky Gerung.

"Seharusnya PDIP bilang kami bertanggung jawab secara moral sehingga tidak mengirim calon. Soal-soal semacam itu dalam keadaan bencana masih cari keuntungan PDIP. Tentu presiden tidak mungkin manggagalkan jatah itu," cetusnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI