Infografis
Suara.com - Menteri Agama Yaqut C. Qoumas bakal melindungi umat Islam Syiah serta penganut Ahmadiyah.
Terkait itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta agar Gus Yaqut berhati-hati dalam menjalankan rencananya tersebut.
Anwar menjelaskan bahwa wacana mengafirmasi kelompok Syiah dan Ahmadiyah itu cenderung sensitif karena termasuk hal yang sensitif.
Apalagi menurutnya apabila berbicara soal Syiah dan Ahmadiyah itu lebih condong kepada masalah fundamental.
Baca Juga: Gus Yaqut Diharapkan Jangan Cuma Keras Diawal, Terus Lunak, Lama-lama Diam
"Saya mengimbau menteri agama untuk berhati-hati karena masalah ini adalah masalah sensitif karena dia bersifat teologis," kata Anwar dalam video yang diterima Suara.com, Jumat (25/12/2020).
Meski demikian Anwar tidak melarang kalau Gus Yaqut bakal berdialog dengan dua kelompok itu.
Akan tetapi, ia memberi masukan kepada Gus Yaqut supaya menampung aspirasi dari umat Islam di Indonesia yang mayoritas pengikut sunni.
"Bagaimana kelompok sunni di Indonesia memandang syiah ya itulah nanti yang akan dibawa ke dalam dialog antara sunni, syiah yang direncanakan oleh menteri agama," ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar menuturkan apabila dikalangan umat Islam mayoritas saja belum satu pandangan, nantinya dialog yang diupayakan justru akan menimbulkan keributan.
Baca Juga: Lindungi Syiah dan Ahmadiyah, Gus Yaqut Disebut 'Neo Gus Dur'
"Maksud kita ingin supaya negeri ini aman tapi yang terjadi malah sebaliknya," tuturnya.
Sebelumnya Jemaat Ahmadiyah dan Syiah mendapat angin segar mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Menteri Agama Yaqut C. Qoumas sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.
Yaqut tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.
"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Gus Yaqut, sapaan Yaqut C. Qoumas, juga menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.
