"Kini (UU ITE digunakan untuk) memenjarakan oposisi. Yang lain-lain kan udah ada Kuhap, dan sebagainya, dan itu kasus perdata. UU ITE salah ngomong di Sosmed langsung ditangkap. Mereka menyalahgunakan untuk meringkus oposisi," sambung dia.
Lebih lanjut, saat berbincang-bincang dengan Fadli Zon, Rizal Ramli juga menyoroti kepemimpinan. Dia membandingkan dengan pemerintahan berideologi komunis.
Rizal Ramli mengatakan, Pancasila tidak memiliki sistem seleksi leadership atau kepemimpinan yang unggul.
Oleh sebab itu, tidak ada salahnya untuk mengambil pelajaran dari pemerintahan komunis agar Indonesia memiliki pemimpin dengan karakter baik seperti memiliki visi ke depan tanpa banyak pencitraan.
"Kita yang mengaku Pancasila tidak punya sistem seleksi leadership yang unggul karena dasar kita feodal, nepotisme. Degan sistem rating, kita bisa menentukan pimpinan yang bagus. Kita ubah seleksi kepemimpinan supaya Indonesia jadi raksasa," tukas Rizal Ramli.
Menyoal pencitraan para petinggi negara, menurut Rizal Ramli hal itu sah saja selagi masih wajar. Sebab, kata dia pencitraan berlebihan adalah jalan menuju kemiskinan dan kemunduran.
"Tapi jangan pilih (pemimpin) yang cuma pencitraan, karena itu modal ke arah kemiskinan dan kemunduran, pemimpin harus ada karakter, strategi, leadership, baru pencitraan. Mau dibawa ke mana Indonesia? Kita perlu pemimpin visi ke depan, karakter kuat, leadership perlu pencitraan yes tapi bukan pertama," tandas Rizal Ramli.