Infografis
Suara.com - Beberapa pemimpin protes paling terkenal di Thailand mengenakan pakaian model crop top saat melakukan protes di sebuah tempat perbelanjaan di Bangkok pada Minggu (20/12).
Menyadur The Star, Kamis (24/12/2020) aksi protes tersebut digelar di sebuah pusat perbelanjaan pada hari Minggu sebagai bentuk sindiran kepada Raja Maha Vajiralongkorn.
Pakaian model crop top adalah adalah salah sandang yang digunakan oleh Raja Thailand sehingga menarik perhatian dunia dan sempat muncul di tabloid Eropa dalam beberapa tahun terakhir.
Setidaknya 35 aktivis saat ini menghadapi dakwaan di bawah undang-undang lese majeste adalah Napasin Trirayapiwat yang berusia 16 tahun.
Baca Juga: Dorong Populasi Mobil Listrik, Pemerintah Thailand Kerek Pajak Mobil Bensin
"Jika kita tidak memperjuangkan Naphasin hari ini, tidak ada yang akan aman untuk mengungkapkan pendapat mereka," kata Parit 'Penguin' Chiwarak, salah aktivis yang ikut dalam protes tersebut.
Parit 'Penguin' Chiwarak sendiri juga menghadapi tuduhan penghinaan kerajaan yang bisa dihukum penjara hingga 15 tahun.
Pihak Istana Kerajaan Thailand belum memberikan komentar dan belum memberikan tindakan sejak dimulainya protes pada bulan Juli.
Juru bicara pemerintah Anucha Buropchaisri mengatakan lese majeste digunakan sesuai dengan hukum dan bukan untuk memblokir kebebasan berekspresi.
Sekelompok kaum royalis Kerajaan Thailand meneriaki para pemimpin protes sebelum dibubarkan oleh penjaga keamanan pusat perbelanjaan.
Baca Juga: Berlaga di Bangkok, Fajar / Rian Bertekad Tembus Peringkat Lima Besar
Para pemimpin protes yang diikuti oleh puluhan pendukung berpose di luar toko pakaian yang menjual baju yang didesain oleh salah satu putri raja. Banyak pembeli yang merasa heran.
Kantor hak asasi manusia PBB meminta Thailand pada hari Jumat untuk mengubah undang-undang lese majeste. Pemerintah menjawab bahwa itu mirip dengan undang-undang pencemaran nama baik.
Protes yang dipimpin pemuda dimulai pada Juli untuk menyerukan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan menuntut reformasi monarki.
