Infografis
Suara.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyarankan agar Tri Rismaharani untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Sebab, saat ini perempuan yang akrab disapa Risma, tercatat merangkap jabatan seiring pelantikannya sebagai Menteri Sosial.
Mardani menilai, apabila Risma mempertahankan dirinya merangkap jabatan, maka akan tidak etis.
"Sebaiknya segera dilepas (jabatan) wali kotanya. Niat baik mesti dengan cara yang baik. Secara etis dan administratif tidak baik," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (24/11/2020).
Sebagai pejabat di pemerintah pusat, kata Mardani seharusnya Jokowi dan Risma memahami bahwa kebijakan mereka bakal menjadi contoh bagi daerah selaku pemerintah di bawahnya.
"Pak Jokowi dan Bu Risma paham bahwa kebijakan di pusat bisa dicontoh di provinsi atau kabupaten/kota. Jadi preseden buruk," ujar Mardani.
Sebelumnya, pengamat sekaligus mantan aktivis ICW, Emerson Yuntho angkat bicara perihal rangkap jabatan Tri Rismaharini yang baru saja ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari P. Batubara.
Risma diketahui masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sehingga disorot karena menyalahi larangan rangkap jabatan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
Emerson Yuntho mengatakan, Risma sudah seharusnya mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena seorang menteri dilarang rangkap jabatan pejabat negara.
"Ibu Risma ketika sudah dilantik jadi Mensos harus mundur dari Wali Kota Surabaya. UU Kementerian melarang menteri (dan wakil menteri) rangkap jabatan pejabat negara," tulis Emersyon Yuntho lewat jejaring Twitter miliknya, Rabu (23/12/2020) seperti dikutip Suara.com.
Baca Juga: Jabat Menteri Sosial, Risma Dinilai Langgar UU
Emerson Yuntho menyertakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur soal rangkap jabatan pejabat negara, diantaranya UU Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 nomor a.
