Infografis
Bahri mengatakan tidak ada masalah dengan anggaran DPRD DKI bernominal Rp580 miliar itu.
"Nggak ada masalah, hanya salah kode rekening saja, penempatannya (kode rekening) saja (salah)," ujar Bahri.
Sebelumnya, Taufik menyebutkan anggaran janggal senilai Rp580.135.824.007 yang ditemukan dalam evaluasi oleh Kemendagri ternyata merupakan anggaran untuk sekretariat bukan untuk anggota DPRD Jakarta.
"Dipilah dong ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan (Sekretariat Dewan). Jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu (anggaran Rp580 miliar). Nggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD," ujar Taufik.
Taufik menanggapi pemberitaan terkait adanya anggaran janggal dari anggaran DPRD 2021 yang disebutkan oleh perwakilan Kemendagri.
Pada Selasa (22/12/2020), Kemendagri menyampaikan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam Rancangan APBD Jakarta.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri menyatakan kejanggalan itu ditemukan dalam Rancangan Kerja Tahunan anggota DPRD Jakarta.
Sejumlah kejanggalan yang ditemukan di antaranya terkait pengadaan pakaian sipil lengkap, belanja modal peralatan audio, belanja modal komputer personal dan modal belanja peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD.
"Di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih kacau dan kita sudah minta dibenahi," kata Bahri di DPRD Jakarta.
Baca Juga: Kemendagri Anugerahi Pemkot Tangsel sebagai Kota sangat Inovatif
