Infografis
Suara.com - Enam menteri dan lima wakil menteri baru ditunjuk untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode terakhir.
Setelah dua menteri (dari PDI Perjuangan dan Gerindra) terseret pusaran korupsi, wajah-wajah baru di kabinet itu diharapkan jangan mengulangi perbuatan mereka.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin berharap enam menteri dan lima wakil menteri yang baru dilantik, hari ini, dapat membangun kerja tim di dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Diharapkan mereka bisa saling kerja sama dalam membangun kerja tim menuju Indonesia Maju," kata Azis kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Baca Juga: Presiden Lantik 6 Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju
Azis mengatakan perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden dalam menunjuk atau mengganti para pembantunya. Karena itu dia menghormati hak prerogatif Presiden tersebut dalam menunjuk ataupun mengganti para menteri.
Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan para menteri dan wakil menteri baru yang terpenting adalah kerja, kerja, kerja sebagaimana motto Jokowi.
“Penting agar bisa langsung melayani rakyat. Semoga menteri dan wakil menteri baru bisa menyempurnakan kabinet,” ujarnya di sela kunjungan kerja di Surabaya.
Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus berharap pejabat-pejabat baru di kabinet bisa segera beradaptasi mengikuti ritme kerja bersama kabinet Indonesia Maju di tengah pandemi Covid-19.
“Kita semua tentu berharap para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik bisa segera menyesuaikan ritme dan bekerja cepat di tengah tantangan besar akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini,” kata Deddy.
Baca Juga: Selain Enam Menteri, Ini Lima Wakil Menteri Dilantik Jokowi
Menurut dia, memastikan para menteri baru bisa segera bekerja jauh lebih penting ketimbang mempermasalahkan hal-hal lain, seperti penggunaan jaket biru yang dikenakan para menteri baru saat diperkenalkan Presiden Jokowi.
Enam menteri baru yakni Tri Rismaharini sebagai menteri sosial, Sandiaga Uno sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama, Wahyu Sakti Trenggono sebagai menteri kelautan dan perikanan, serta Muhammad Lutfi sebagai menteri perdagangan.
Kemudian, lima wakil menteri masing-masing Muhammad Herindra sebagai wakil menteri pertahanan, Edward Omar Syarif Hiariej sebagai wakil menteri hukum dan hak asasi manusia serta Dante Saksono Harbuwono sebagai wakil menteri kesehatan. Harvick Hasnul Qolbi sebagai wakil menteri pertanian, dan Pahala Nugraha Mansyuri sebagai wakil menteri BUMN.
Buat formula terobosan
Analis politik Universitas Jember Hermanto Rohman berharap enam menteri dan lima wakil menteri membuat formula terobosan di tengah pandemik Covid-19 yang dinanti oleh masyarakat luas.
"Tidak hanya menteri yang tersandung kasus korupsi yang diganti, namun Presiden Jokowi juga melakukan evaluasi beberapa menteri yang posisinya sangat penting dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan pemulihan ekonomi ke depan," katanya.
Ia mengatakan pergantian menteri kesehatan, menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta menteri perdagangan juga dilakukan karena ketiga kementerian itu memang kinerja-nya belum terlihat seperti yang diharapkan terutama dalam masa pandemik.
"Ketiga kementerian itu memang diharapkan memiliki formula terobosan dalam masa pandemik Covid-19 seperti pergantian menteri kesehatan yang tidak lepas dari penanganan kesehatan yang selama ini keteteran dari segi manajemennya," tuturnya.
Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi sempat marah karena anggaran kesehatan terutama untuk tenaga kesehatan serapannya lambat dan tantangan kesehatan ke depan adalah bagaimana manajemen kesehatan itu bisa tertangani dan juga termasuk bisa mengawal jalannya vaksinasi Covid-19 lebih tertata dan tepat dalam pelaksanaannya.
"Penunjukan Budi Gunadi Sadikin yang latar belakangnya mantan wakil menteri BUMN dan petinggi Bank Mandiri sepertinya diharapkan dapat memperbaiki hal itu," kata pakar kebijakan publik FISIP Unej.
Sedangkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif harapannya bisa menumbuhkan geliat sektor wisata dan ekonomi kreatif masyarakat dan geliat sektor ini sangat diharapakan oleh Jokowi pada sosok Sandiaga Uno yang pengalamannya sebagai wakil gubernur Jakarta memiliki konsep dan terobosan tersebut.
Sepertinya ide dan konsep saat mencalonkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo ada beberapa yang menarik untuk diterapkan saat ini apalagi latar belakang pengusaha yang bergerak di banyak sektor mungkin sedikit berpengaruh dan itu tidak dimiliki menteri sebelumnya.
"Sektor perdagangan memang juga tidak maksimal di kabinet sebelumnya dan diharapkan pengalaman M. Lutfhi bisa membuat terobosan nantinya," katanya.
Ia mengatakan yang menarik adalah pergantian menteri agama karena Presiden Jokowi mulai menyadari bahwa pos menteri itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan ketika tidak dipercayakan pada kader salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia.
Apalagi tantangan ke depan isu politik identitas berbaju agama masih sangat kuat dan peluang radikalisme dan intoleransi masih tumbuh saat ini.
"Penunjukan Gus Yaqut sangat tepat sekali karena keberadaan beliau sebagai representasi ormas keagamaan terbesar yaitu NU serta beliau dikenal sosok tegas terhadap gerakan radikalisme dan intoleransi," tuturnya.
Hermanto menilai komitmen beliau dengan isu kebangsaan dan nasionalisme juga kuat, sehingga sosok Gus Yaqut itu menampakkan simbol yang tepat bagaimana visi kementerian agama dikelola ke depan.
"Harapannya ke depan para menteri dan wamen bisa mengatasi persoalan serius terkait penanganan Covid-19 terutama dalam manajemen tata kelola kesehatan yang baik apalagi ke depan adalah pemerintah dihadapkan dengan bagaimana fase pengelolaan vaksinasi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemulihan ekonomi dimana formula bantuan sosial yang tepat sasaran dan mampu memberdayakan masyarakat, serta pemulihan bisnis wisata dan wirausaha masyarakat.
Ia mengatakan problem masih menguat-nya politik identitas dengan baju agama serta radikalisme yang potensial menjadi distegrasi persaudaraan dan kebangsaan perlu mendapat perhatian serius.
"Secara track record para menteri ini positif tinggal bagaimana integritas dan semangat kerja mereka yang ditunggu publik," ujarnya. [suara.com dan berbagai sumber]
