Suara.com - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar ikut bersuara perihal reshuffle menteri yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo. Musni mengutarakannya melalu akun Twitternya dengan menyebut bahwa memilih menteri adalah hak prerogratif presiden.
Meski begitu, Musni memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo supaya memilih menteri sesuai dengan kemampuannya.
"Siapapun yang diberi amanah jadi Menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Akan tetapi dalam menunjuk menteri/pejabat harus "the right man the right place," kicaunya dikutip Suara.com, Rabu (23/12/2020).
Dengan menukil hadis Nabi Muhammad saw, Musni menambahkan, apabila presiden dalam memilih pejabat tidak tepat, maka tinggal menunggu sebuah kehancuran.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Pengusaha Cantik Solo: Jokowi Paham Performa Skuatnya
"Nabi Muhammad SAW bersabda 'apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat (kehancuran)," sambungnya.
Atas kicauan itu, kolom komentar akun Musni Umar langsung disambar beragam pandangan dari warganet.
"Mimpi mau jadi menteri tapi kaga kesampaian dan mulai memainkan dengan isu agama dan mengutip hadits nabi. Pak umar kalau anda iri dan dengki ya mboh sadar jangan terus nyinyir sadar pak sadar pa," kata akun @Mdan*** berseloroh.
"Saya turut prihatin Pak, anda tidak dipilih oleh Jokowi, mungkin nanti di 2024 saat Jokowi lengser, dia baru akan memilih anda untuk teman ngobrol-ngobrol mengisi masa pensiunnya," sahut warganet lainnya @gonk**.
"Presiden Jokowi punya pedoman Al-qur'an dan Al-hadist. Presiden menyeleksi puluhan orang untuk menjadi mentrinya. Dan nama musni umar gak masuk dipulahan orang tersebut. Karena khawatir tidak melaksanakan Hadist Nabi Muhammad SAW," celetuk pemilik akun @pithu***
Baca Juga: Jokowi Lantik Sandiaga Uno Jadi Menparekraf, Waketum PAN: Sangat Cocok!
Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik enam orang menteri baru di Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Pelantikan enam menteri baru berdasarkan Keputusan Presiden 133/P/Tahun 2020 Tentang Pengisian dan Pergantian Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024.
Keenam menteri baru itu yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial.
Wali Kota Surabaya itu menggantikan posisi Juliari Batubara yang kini menjadi tersangka kasus korupsi Bansos Covid-19.
Kedua, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga menggantikan Wishnutama Kusubandio
Ketiga, Wakil Menteri BUMN sekaligus Juru Bicara Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.
Budi menggantikan posisi Terawan Agus Putranto .
Keempat, Ketua GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama. Yaqut menggantikan posisi Fachrul Razi.
Kelima, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Trenggono menggantikan Edhy Prabowo yang kini menjadi tersangka ekspor benih lobster.
Keenam, Duta Besar Amerika Serikat Muhammad Luthfi sebagai Menteri Perdagangan. Luthfi menggantikan posisi Agus Suparmanto.