Jokowi Pilih Prabowo-Sandi Jadi Menteri, Mardani: Melemahkan Demokrasi

Rabu, 23 Desember 2020 | 12:39 WIB
Jokowi Pilih Prabowo-Sandi Jadi Menteri, Mardani: Melemahkan Demokrasi
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung MPR, Minggu (20/10/2019). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik langkah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang memilih bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Berawal dari Prabowo Subianto yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Kini, Sandiaga Uno mengikuti jejak Prabowo terpilih sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Melalui akun Twitter @mardanialisera, politisi PKS itu menilai bergabungnya kompetitor Jokowi dalam Pilpres 2019 ke dalam struktur kabinet kerja Jokowi telah melemahkan demokrasi.

"Eksperimen pertama pak @jokowi dimana kompetitor diajak masuk kabinet, bagi demokrasi ini bisa melemahkan," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Rabu (23/12/2020).

Dengan bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno ke koalisi Jokowi, maka akan menimbulkan persepsi di kalangan publik bahwa kontestasi politik bertujuan untuk mencari kekuasaan.

Seharusnya, kata Mardani, Prabowo dan Sandiaga menolak tawaran jatah kursi menteri dan bisa menguatkan barisan oposisi.

Dengan demikian, ada proses check and balance yang seimbang dalam demokrasi di Indonesia.

"Ini akan sehat bagi kebijakan publik yang dihasilkan karena ada kontrol dan pengawasan yang kokoh," ungkap Mardani.

Mardani kritik Prabowo-Sandi masuk koalisi Jokowi (Twitter/mardanialisera)
Mardani kritik Prabowo-Sandi masuk koalisi Jokowi (Twitter/mardanialisera)

Sesaknya struktur kabinet kerja Jokowi dengan koalisi partai akan menimbulkan pertanyaan di kalangan publik.

Baca Juga: Dilantik Jokowi Tepergok Pegang Tasbih, Sandiaga Cuma Ketawa-ketawa

Jokowi dinilai lebih mementingkan bagi-bagi jatah kursi menteri dibandingkan mengisi kursi menteri dengan kalangan profesional.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI