Infografis
Suara.com - Kementerian Sosial kini resmi memiliki menteri definitif yang baru yakni Tri Rismaharini. Ia menggantikan sosok Juliari Batubara yang heboh jadi tersangka korupsi bansos corona senilai miliaran rupiah.
Kini, sosok perempuan yang akrab disapa Risma itu resmi menjadi Menteri Sosial usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (23/12/2020).
Risma menyebut, akan mengebut realisasi penyaluran bantuan sosial sejak pekan pertama Januari 2021.
"Kementerian Sosial diminta bapak Presiden adalah sangat urgen bagaimana realisasi bantuan untuk triwulan IV dan nanti awal 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar," kata Risma, dilansir Antara.
Baca Juga: Jadi Wali Kota Surabaya 2 Periode, Segini Kekayaan Mensos Tri Rismaharini
Diketahui, Kementerian Sosial memang mendapatkan pagu Rp 128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 dari total anggaran Rp 695 triliun pada 2020.
Sedangkan pada APBN 2021 sektor perlindungan sosial mendapat anggaran senilai Rp 408,8 triliun.
"Karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan," ungkap Risma.
Risma juga mengaku ingin memulai program pemberdayaan.
"Kedua pemberdayaan, selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur ke kesejahteraan masyarakat artinya ada mekanisme-mekanisme pembinaan yang harus dilakukan," tambah Risma.
Baca Juga: Bakal Urus Perbaikan Data Penerima Bantuan, Mensos Risma Akan Transparan
Risma juga mengaku tidak bisa sendirian dalam mengerjakan hal itu.
"Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah utamanya perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis perkembangan di daerahnya," kata Risma.
Tidak ketinggalan Risma ingin mengantisipasi bencana karena kondisi cuaca.
"Kami juga harus antisipasi sesuai ramalan BMKG setelah curah hujan tinggi yaitu La Nina akan terjadi El Nino, curah hujan tinggi akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian atau yang lain sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan," pungkasnya.
