Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkap ada tiga persoalan besar yang dialami pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19. Persoalan tersebut membuat penanganan Covid-19 menjadi terganggu.
Hal itu diungkapkan oleh Mardani melalui akun Twitter miliknya @mardanialisera.
Menurut Mardani, sinergi antar stakeholders masih sangat minim hingga membuat publik kebingungan di tengah pandemi Covid-19.
"Data yang kurang akurat, lambannya birokrasi yang tumpang tindih sampai prosedur yang tidak efisien saat menangani pandemi Covid-19 masih jadi persoalan besar," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Selasa (22/12/2020).
Baca Juga: Dear Kaum Rebahan, Inilah Bahaya Malas Gerak bagi Kesehatan
Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini sudah menembus nyaris 700 ribu kasus. Meski demikian, belum ada tanda-tanda kasus Covid-19 akan mengalami penurunan.
Pemerintah juga justru masih meributkan skala prioritas antara sektor kesehatan atau ekonomi yang harus digenjot terlebih dahulu.
Mardani meminta agar pemerintah tak menyepelekan persoalan perut rakyat. Ia mengusulkan agar program Operasi Makan Gratis seperti yang dilakukan ACT bisa terus digalakkan.
Ia juga mengusulkan agar riset dan inovasi anak negeri dapat diprioritaskan untuk menghadirkan benih kemandirian di sektor farmasi.
"Kekuatan riset dan inovasi anak negeri patut diprioritaskan," ungkapnya.
Baca Juga: Aturan Rapid Test Diterapkan, Tamu Hotel di Semarang Kabur
Mardani juga mengusulkan untuk melakukan investasi dalam mengembangkan industri alat kesehatan dan bahan baku obat dalam negeri.
Sebab, selama ini pemerintah justru banyak mengimpor alat kesehatan hingga bahan baku obat dari luar negeri mencapai 90 persen.
"Pemerintah seharusnya malu melihat fenomena ini karena telah terjadi selama bertahun-tahun," ucapnya.
Mardani meminta agar pemerintah melenyapkan ego di masing-masing sektoral. Pandemi Covid-19 membutuhkan kerjasama solid dari seluruh sektor yang ada.
"Kejadian luar biasa seperti pandemi butuh kerjasama dan orkestrasi kinerja yang luar biasa dari pemerintah pusat hingga ke daerah," ungkapnya.