Infografis
Suara.com - Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengundang sejumlah tokoh ke Istana, Selasa (22/12/2020). Ada kemungkinan pemanggilan ini menyangkut isu reshuffle kabinet.
"Besok. Tentunya akan diperkenalkan kepada publik oleh Bapak Presiden," ujar Heru, Senin (21/12/2020), malam.
Namun, Heru belum dapat memastikan jam berapa para tokoh itu diundang ke Istana. Dia juga belum bisa menyebut siapa saja yang diundang untuk menghadap Jokowi.
Namun sejumlah nama sudah beredar di kalangan wartawan dan disebut-sebut akan masuk kabinet, di antaranya Wakil Menteri BUMN sekaligus Juru Bicara Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Khatib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Dubes RI di untuk Amerika Serikat M. Lutfi, mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno.
Baca Juga: Ngabalin Respons Isu Seputar Pertemuan Jokowi - Maruf Amin Senin Siang
Analis kebijakan publik Abi Rekso berpendapat Jokowi memang perlu mempertimbangkan melakukan perombakan kabinet menyusul dua menteri terlibat tindak pidana korupsi.
Abi Rekso mengatakan stabilitas pemerintahan kian terganggu setelah Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara terseret kasus korupsi.
Kejadian yang berturut ini bukan saja mencengangkan publik luas, namun juga menjadi tamparan kuat kepada para pendukung Jokowi yang selama ini konsisten melawan budaya korup dalam pemerintahan.
"Reshuffle kali ini adalah kebutuhan atas menjawab kebuntuan sistem. Sudah ada dua Menteri Kabinet Jokowi yang tersangkut masalah korupsi. Sebelum catatan Itu bertambah ada baiknya Presiden mulai mempertimbangkan rombak kabinet segera mungkin. Ini bukan soal politik akomodatif, ini tentang keberlangsungan sistem pemerintah di masa krisis pandemik," tutur Abi Rekso.
Selain dua menteri yang terlibat korupsi, kata dia, Menteri Terawan Agus Putranto juga menjadi sorotan penilaian yang kurang memuaskan.
"Sektor kesehatan adalah barang publik yang sangat vital bagi masyarakat. Sudah semestinya sejak awal orang yang memimpin Kementerian Kesehatan adalah orang yang selalu bergumul pada problem kesehatan rakyat. Bukan semata-mata orang yang meletakan pelayanan kesehatan sebagai sektor bisnis jasa. Itu bertentangan dengan paradigma keadilan sosial," kata Abi Rekso.
