Infografis
Suara.com - Ahli hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemulangan staf Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia yang mengunjungi markas Front Pembela Islam sudah tepat dilakukan.
"Tindakan Kedubes Jerman sudah tepat bukan karena ada tekanan dari pemerintah Indonesia seolah kebijakannya berbalik arah. Namun lebih karena tindakan yang dilakukan oleh pegawai Kedubes Jerman tersebut sejak awal bukan sebagai tindakan kedubes dan pemerintah Jerman," kata Hikmahanto dalam keterangan pers, Senin (21/12/2020).
Dalam hukum internasional, kata Hikmahanto, sebuah negara dilarang untuk melakukan intervensi dalam urusan domestik negara lain (non-intervention principle).
Dia menilai tindakan memulangkan staf sekaligus menjadi wujud dari keseriusan Kedubes Jerman menangani peristiwa terkait.
"Agar tindakan pegawainya yang bodoh tidak diasosiasikan sebagai kebijakan Kedubes bahkan negara Jerman," kata Hikmahanto.
Namun, Hikmahanto menilai permohonan maaf dan menyalahkan staf belum cukup.
"Ini mengingat permohonan maaf semata dari Kedubes Jerman bahkan menyalahkan pegawainya saja tidaklah cukup. Bagi para diplomat tidak seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipersepsi sebagai turut dalam urusan dalam negeri negara lain, terlebih menggunakan fasilitas diplomatik, seperti mobil dengan plat nomor diplomatik," kata Hikmahanto.
Hikmahanto meyakini hubungan Indonesia dan Jerman tidak akan terpengaruh oleh masalah itu.
"Saya belum melihat (dampak). Ini masih bisa diperbaiki dengan memulangkan pegawai kedubes tersebut," kata Hikmahanto kepada Suara.com.
Baca Juga: Staf Kedubes Jerman yang Datangi FPI Sudah Diminta Pulang ke Negaranya
Kedutaan Besar Jerman untuk RI menjelaskan kunjungan salah seorang stafnya ke markas FPI untuk memastikan situasi keamanan terkait aksi pendukung Habib Riziq Shihab pada 18 Desember 2020. Pihak kedubes tegaskan tidak ada niatan politik di balik kunjungan tersebut.
