Infografis
Suara.com - Isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. Hal ini menyusul dua Menteri Jokowi yang saat ini tersandung kasus korupsi, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Sejumlah pihak pun mendesak agar Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Setelah isu ini ramai dibicarakan, muncul isu baru kalau Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon yakni 23 Desember 2020.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan kewenangan merombak kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Kewenangan tersebut kata Ngabalin, sesuai UUD 1945 dan turunan Undang-Undang 1945.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi: Tak Serius Saya Copot di Tengah Jalan
"Pertama, perintah UUD 1945 dan turunan UU nya itu kan memberikan kewenangan penuh, kepada Presiden yang memiliki hak preogratif dalam mengangkat dan memberhentikan para anggota kabinet, para pembantu beliau," ujar Ngabalin saat dihubungi wartawan, Senin (21/12/2020).
Ngabalin mengingatkan bahwa setiap menteri yang diangkat Jokowi sudah mengetahui adanya pakta integritas, bahwa setiap saat Jokowi bisa mengangkat dan memberhentikan para menteri.
"Jangan lupa bahwa pakta integritas sebelum beliau-beliau diangkat menjadi menteri itu, sudah tahu bahwa setiap saat Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Itu jelas," ucap dia.
Sehingga kata Ngabalin, terkait kapan perombakan kabinet dilakukan itu merupakan kewenangan Jokowi.
Pasalnya Jokowi yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan memantau kinerja para menterinya.
Baca Juga: Jika Ada Reshuffle, Orang Parpol Makin Mendominasi Kabinet Menteri Jokowi
"Saya kira sama sekali bukan menjadi masalah dan menjadi pertimbangan bagi Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden yang bisa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja para menterinya," katanya.
