Ya, adapun mengapa reshuffle tak juga dilakukan ketika dia marah pada Agustus lalu, karena Jokowi dianggap masih harus mengkalkulasi kekuatan di parlemen berkaitan dengan Omnibus Law. Sebab seperti kita tahu, Jokowi sangat berambisi sekali pada penetapan Omnibus Law di Tanah Air.
“Sebenarnya ini sudah dimulai Agustus, saat Jokowi marah-marah soal penyerapan anggaran. Kenapa baru sekarang? Karena ada beberapa momen yang membutuhkan kesolidan di parlemen, baik Omnibus Law, dan situasi Pilkada agar tak terganggu.”
“Sekarang kan sudah lewat. Nah, apakah masih masih nunggu pergantian Kapolri untuk nunggu solidaritas parlemen, saya tidak tahu."
Yang pasti, kata Yunarto, dirinya berpendapat akan ada pergantian menteri alias reshuffle dalam beberapa hari ke depan. Di mana beban politik Jokowi saat itu sudah berkurang untuk memilih menteri yang cakap dalam performanya.