Suara.com - Aksi 1812 menuntut keadilan untuk Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang sedianya dilangsungkan pada Jumat (18/12/2020) siang kemarin, di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat berakhir dengan bentrok.
Dikabarkan sebelumnya, aparat yang saat itu membubarkan secara paksa massa aksi 1812 yang sudah berkumpul.
Pengamat politik Rocky Gerung ikut mengomentari fenomena penghadangan massa aksi 1812 oleh aparat ini. Dia membenturkannya dengan demokrasi Indonesia yang menurutnya sudah mati semenjak era Pemerintahan Jokowi.
Rocky Gerung mengatakan, Presiden Jokowi tidak paham UU yang mengatur tentang tugas aparat melindungi aksi demonstrasi massa.

Melihat fenomena penghadangan massa aksi 1812 itu, Rocky Gerung mencetuskan kata absurd.
"Presiden gak paham UU nomor 9 tahun 1998 pasal 13 yang mengatakan tugas polisi melindungi pengunjuk rasa bukan menghalangi. Pelajaran dari reformasi gak boleh unjuk rasa, maka kita paksa supaya ada perlindungan terhadap pengunjuk rasa. Tidak boleh dihalangi atau dihadang," ucap Rocky Gerung dikutip Suara.com dari tayangan yang diunggah lewat kanal YouTube miliknya, Sabtu (19/12/2020).
"Demo itu hak dasar dalam demokrasi maka pendemo dilindungi. Benar-benar absurd," sambungnya.
Kemudian Rocky Gerung berbicara soal demokrasi Indonesia yang diklaim olehnya sudah disorot oleh dunia.
Rocky Gerung mengatakan, dirinya beberapa kali sudah mendengar dari teman-teman asing perihal kecemasan melihat demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Polisi Periksa 455 Massa Aksi 1812, 7 Orang Sudah Jadi Tersangka
Menurut dia, para pengamat kini telah singgah di Indonesia bukan hanya untuk sekadar riset saja. Akan tetapi, Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia menjelma menjadi pusat kecemasan tentang masa depan demokrasi.