Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan aturan khusus berupa instruksi dan seruan Gubernur. Regulasi ini dibuat demi mencegah munculnya klaster Covid-19 saat libur natal dan tahun baru (nataru).
Aturan yang diterbitkan adalan Intruksi Gubernur (Ingub) nomor 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian, serta Seruan Gubernur (Sergub) nomor 17 Tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan masyarakat.
Anies menjalankan, Ingub dan Sergub ini adalah cara untuk menghadapi musim liburan yang berpotensi terjadinya paparan virus Covid-19. Sehingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi yang masih berlaku akan diperkuat dengan adanya dua aturan itu.
Dalam pelaksanaannya, dua aturan itu tetap mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal sanksi pelaksanaan PSBB. Selain itu ada juga Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas yang akan mengatur soal teknisnya.
Baca Juga: Dua Minggu Isolasi Mandiri, Anies Baswedan Masih Positif Covid-19
“Bahwa perangkat hukum kita berupa Pergub (yang mengatur PSBB) tidak perlu ada perubahan, yang dilakukan tambahan adalah Seruan Gubernur, Instruksi Gubernur, dan SK Kepala Dinas yang relevan," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12/2020).
Menurut Anies, dua aturan itu dibuat bertujuan mengatur pengendalian kegiatan yang bersifat keluarga. Namun ingub dan Sergub juga mengatur terkait kegiatan usaha.
Maraknya klaster keluarga, kata Anies, perlu diperhatikan lebih. Sebab, Jakarta sempat mengalami lonjakan kasus positif Covid-19 pada klaster keluarga akibat libur panjang pada periode Oktober dan November lalu.
“Concern kami masa liburan kegiatan bersama dalam lingkar kegiatan non-usaha, karena itu seruan kami akan siapkan. Bahwa yang kita atur pengetatannya potensi di luar rumah itu tinggi yaitu pada tanggal 24 sampai 27 Desember, 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Periode yang harusnya masyarakat ada di rumah,” tuturnya.
Selain itu, dalam Ingub dan Sergub tersebut juga mengatur berbagai aspek mulai dari kegiatan usaha, kegiatan keagamaan, hingga mobilitas penduduk keluar masuk ke Jakarta. Seperti misalnya pada poin 15a Nomor 2 Ingub 64 tahun 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan pengecekan surat keterangan hasil rapid test antigen terhadap pelaku perjalanan.
Baca Juga: Sudah 2 Minggu Isolasi dan Masih Positif Covid-19, Begini Keadaan Anies
“Diharapkan melalui Ingub dan Sergub ini, hal yang tidak kita inginkan (lonjakan kasus) tidak terjadi. Kami mengimbau agar mayarakat tetap memprioritaskan berada di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah kecuali untuk kegiatan yang mendasar atau mendesak," pungkasnya.
