Pete Buttigieg, Calon Menteri Tranportasi LGBT Pertama Era Joe Biden

Rabu, 16 Desember 2020 | 12:14 WIB
Pete Buttigieg, Calon Menteri Tranportasi LGBT Pertama Era Joe Biden
Pete Buttigieg dan Joe Biden. (Twitter/@PeteButtigieg)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden AS terpilih, Joe Biden menunjuk Pete Buttigieg sebagai calon Menteri Transportasi. Menyadur CNN, Pete adalah sosok LGBT pertama yang masuk dalam jajaran kabinet Biden.

Pete Buttigieg adalah mantan wali kota South Bend juga mantan rival Biden dari Partai Demokrat dalam pencalonan Presiden AS 2020.

"Wali kota Pete Buttigieg adalah seorang patriot dan pemecah masalah yang berbicara tentang kita sebagai bagian yang terbaik sebagai bangsa," kata Biden.

"Saya mencalonkan dia sebagai Menteri Transportasi karena posisi ini berdiri di tengah banyak tantangan dan peluang yang saling terkait di depan kita."

Baca Juga: Politisi Anti LGBT Langgar Lockdown dan Pesta Seks di Luar Negeri

Posisi Menteri Transportasi adalah jabatan strategis yang dianggap paling ideal untuk membangun kembali Amerika menjadi lebih baik, ungkap Joe Biden.

Pete Buttigieg dan Joe Biden. (Twitter/@PeteButtigieg)
Pete Buttigieg dan Joe Biden. (Twitter/@PeteButtigieg)

Pete Buttigieg dipandang sebagai bintang yang sedang naik daun di Demokrat. Ketika mencalonkan diri sebagai Presiden, ia berjanji meningkatkan infrastruktur dan memperluas akses internet broadband melalui pembayaran kepada pemerintah negara bagian dan lokal.

Sebagai wali kota, ia mempelopori sejumlah proyek infrastruktur, termasuk program untuk membuat saluran pembuangan smart city untuk mencegah banjir.

Ia juga berencana menghapus beberapa jalan satu arah di pusat kota South Bend untuk merevitalisasi kota. Ia membawa dua program ini saat kampanye.

Buttigieg sering menyalahkan pemerintahan Trump karena gagal melakukan perubahan infrastruktur.

Baca Juga: Bukan Ustaz Maaher, Orang Ini Mau Bawa 11.000 LGBT ke Rumah Nikita Mirzani

"Tim Presiden Republik tidak mampu memenuhi janjinya untuk mengesahkan undang-undang infrastruktur utama, dan proyek-proyek penting di seluruh negeri terhenti karenanya."

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI