Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan, protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 sudah dijalankan dengan baik dan disiplin selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, khususnya ketika tahap pemungutan suara pada 9 Desember lalu.
“Dari sisi protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 terjaga, sehingga pelaksanaannya aman, sehat, selamat dan tidak menyebabkan ledakan penyebaran Covid-19,” kata Zulfikar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Dia mengatakan, sejak awal, Komisi II minta agar penyelenggara pemilu menerapkan prokes Covid-19 dengan disiplin dalam tiap tahapan Pilkada 2020 dan ternyata berjalan dengan baik.
Namun dia mengakui, ada penyelenggara dan pasangan calon yang akan ikut kontestasi Pilkada 2020 terpapar Covid-19, namun banyak yang teratasi dengan baik, karena semua pihak ikut memastikan pelaksanaan pilkada aman dan selamat.
Baca Juga: Pengakuan ASN Disuruh Kawal Pilkada Mantu Jokowi, Ini Reaksi Kemendagri
“Saya juga prihatin, ada paslon (pasangan calon) dan penyelenggara pemilu meninggal karena terpapar Covid-19. Saya pernah mengusulkan agar dilakukan ‘sampling testing’ dan ‘tracing’, khususnya setelah pemungutan dan penghitungan suara agar tidak menambah jumlah positif Covid-19,” ujarnya.
Zulfikar menilai, pada Pilkada 2020, masing-masing partai politik menunjukkan perbaikan saat mengusung pasangan calon karena proses rekrutmen dan seleksinya berjalan baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat.
Hal itu menurut dia, paslon yang disuguhkan kepada masyarakat baik dan publik memilih berdasarkan preferensi kepada kebijakan serta visi-misi paslon.
“Karena itu saya meyakini, konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan semakin baik,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, dari sisi partisipasi pemilih, kualitasnya meningkat karena masyarakat menggunakan hak pilihnya berdasarkan preferensi pada kebijakan misalnya sejauh mana prestasi dan dedikasi paslon, serta rekam jejak.
Baca Juga: TPS Sepi saat Pantau Pilkada Serentak di Tangsel, Ini Kata Kemendagri
Hal itu menurut dia, terbukti dengan banyak paslon petahana yang tidak terpilih kembali, karena masyarakat melihat rekam jejak calon selama memimpin daerah.
