Infografis
Suara.com - Sebanyak lima puluh anggota DPRD DKI Jakarta walk out ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Mereka kompak walk out lantaran PSI dinilai tidak konsisten atas sikapnya mengenai kenaikan anggaran rencana kerja tahunan.
Pelopor aksi walk out tersebut adalah Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Golkar Jamaluddin, yang mengganggap fraksi PSI tidak konsisten.
Jamaluddin lantas memberikan pandangannya dalam acara Kompas Petang, Selasa (15/12/2020). Jamaluddin dalam acara tersebut menanggapi pernyataan dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti.
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Minta Kontrak Guru Pembuat Soal Anies-Mega Tak Diperpanjang
Ray menyebut, perbedaan pendapat dan perbedaan sikap sebelum rapat paripurna adalah sesuatu yang wajar. Namun menurut Jamaluddin hal tersebut justru bagian dari sebuah pengkhianatan.
"Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Ray Rangkuti ini sangat bijaksana. Tapi ini seolah membenarkan terjadinya pengkhianatan," ujar Jamaluddin dikutip Suara.com dari kanal YouTube Kompas TV.
Jamaluddin menambahkan, dirinya sangat tidak setuju dengan perubahan sikap PSI karena bisa mengajarkan orang untuk dari awal berkomitmen, untuk kemudian balik badan di akhir mencelakaan orang lain.
"Ini tidak boleh dibiarkan, sikap-sikap seperti ini tidak gentleman, dan bisa menjerumuskan banyak orang," kata Jamaluddin.
Ia berharap siapa saja para politisi supaya berpolitik dengan santun, iya dikatakan iya, yang tidak dikatakan tidak.
Baca Juga: Lecehkan Megawati, Ketua DPRD Mau Polisikan Guru Pembuat Soal Mega-Anies
"Siapa kamu? Ngajarin orang untuk berkhianat! Jangan kurang ajar Pak. Saya nggak suka statement seperti itu saya nggak suka. Bahwa semua orang bisa berubah komitmen, saya nggak suka, mau dibawa kemana ini?"
"Kenapa kita diajarkan para senior untuk tidak berkomitmen? Kalaupun memang ujungnya harus mati, komitmen harus dipertahankan!" sambung Jamaluddin.
Di sisi lain, Ray Rangkuti tetap menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus disikapi secara biasa.
"Kan ada putusan terakhir di mana putusan terakhir itu tidak bisa diganggu gugat. Kapan putusan terakhir itu tidak bisa diganggu gugat? Ya di rapat paripurna itu," balasa Ray Rangkuti.
Ia memaparkan, keputusan tertinggi dalam suatu rapat tetap berada di tangan rakyat. Ketika rakyat menolak, maka semuanya diserahkan kepada rakyat.
Video selengkapnya di sini.
