Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memberi tanggapan atas nota pembelaan atau pledoi Djoko Tjandra selaku terdakwa dalam perkara surat jalan palsu. Dalam surat replik yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (15/12/2020), JPU meminta majelis hakim untuk menolak pledoi eks buronan kasus cassie Bank Bali tersebut.
Pada kesempatan yang sama, kubu Djoko Tjandra juga diberikan kesempatan memberikan tanggapan atas replik JPU. Dalam surat dupliknya, kuasa hukum, Soesilo Aribowo melayangkan keberatan atas alasan yang disampaikan JPU dalam repliknya.
"Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dan penasihat hukum secara tegas menolak dan keberatan terhadap alasan-alasan penuntut umum sebagaimana tertuang dalam replik yang dibacakan dalam sidang perkara ini," ungkap Soesilo di ruang sidang utama.
Soesilo menyampaikan, pihaknya bersama Djoko Tjandra tetap berpegang teguh pada seluruh dalil yang tertuang dalam nota pembelaan atau pledoi. Dia menilai, JPU tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap kliennya.
"Penuntut umum tidak bisa membuktikan surat dakwaan dalam sidang perkara ini karena tidak dapat menunjukkan bukti asli berupa surat yang diduga dipalsukan isinya, dokumen atau sebagai bukti sungguh-sungguh dalam tindak pidana umum," sambungnya.
Soesilo menjelaskan, kliennya juga tidak berperan sebagai pembuat sekaligus pengguna surat yang diduga palsu tersebut. Pasalnya, saat itu Djoko Tjandra berada di Kuala Lumpur, Malaysia.
Soesilo menambahkan, tidak ada saksi maupun bukti yang menyatakan jika kliennya mengetahui adanya tindak pidana surat jalan palsu. Terlebih, Djoko Tjandra juga disebut tidak pernah berinisiasi atau menggunakan surat yang diduga palsu tersebut.
"Terdakwa Joko Soegiarto Tjadra tidak memerlukan surat yang diduga palsu tersebut karena sudah memiliki surat kesehatan atau surat keterangan Covid 19 di Malaysia," jelas Soesilo.
Merujuk pada fakta persidangan, Soesilo juga mengklaim tidak ada kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini. Untuk itu, dia menyatakan jika Djoko Tjandra tidak melawan hukum.
Baca Juga: Negosiasi Syarat Hapus DPO Djoko Tjandra, Dari Harga Rp25 M Hingga Rp10 M
"Berdasarkan uraian di atas maka secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra tidak melawan hukum," tutup Soesilo.
