Infografis
Suara.com - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan buruh siap melakukan mogok kerja secara nasional apabila tuntutan mereka tidak dikabulkan pemerintah. Tuntutan itu yakni, batalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 220 tentang Cipta Kerja.
Said Iqbal berujar mogok kerja yang bakal mereka lakukan itu sudah sesuai dengan konstitusi
"Kami akan melakukan mogok kerja nasional stop produksi. Secara konstituisional kita akan pakai Undang-Undang 13 tahun 2003 Pasal 150, Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat buruh Pasal 4. Serikat pekerja, serikat buruh adalah berfungsi salah satunya merencanakan dan meaksanakan pemogokan. Itu konstitusional," kata Said dalam konferensi virtual, Selasa (15/12/2020).
Namun, kata Said, rencana mogok nasional itu belum diagendakan kapan akan berlangsung.
Menurutnya serikat buruh masih mengupayakan jalur hulum lewat judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
"Tapi kita ingin menggunakan dulu jalur hukum. Maka kami meminta, mengharapkan, agar hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusannya berlaku memutuskan seadil-adilnya," ujar Said.
Aksi Tolak UU Ciptaker
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal mengadakan aksi lanjutan menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencananya aksi yang dilangsungkan pada 16 Desember 2020 itu digelar di depan Mahkamah Konstitusi dan 25 provinsi lainnya secara bersamaan.
Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan aksi lanjutan di depan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan menyusul agenda sidang ketiga berkenaan judicial review UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi pada besok siang sekitar pukul 14.00 WIB. Sementara untuk aksi sendiri berlangsung dua jam mulai pukul 10.00 - 12.00 WIB.
Baca Juga: Buruh KSPI akan Geruduk Mahkamah Konstitusi Besok, Tolak UU Ciptaker
"Kami hanya aksi dua jam, sidang jam 14.00 WIB. Tetapi (aksi) mulai di awal saja biar ada pesan yang bisa disampaikan ke hakim Mahkamah Konstitusi. Aspirasi juga itu konstitusi tidak tertulis loh. Itu harus dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi," kata Said Iqbal dalam konferensi virtual, Selasa (15/12/2020).
