Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI), Tsamara Amany angkat bicara perihal aksi walk out yang dilakukan oleh para anggota DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI menyampaikan pandangan dalam sidang paripurna, Senin (14/12/2020).
Tsamara Amany mengatakan, aksi walk out tersebut sudah menjadi resiko PSI yang menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.
Kendati terkesan dimusuhi oleh fraksi lainnya, Tsamara mengaku tidak keberatan. Sebab, dimusuhi karena menjaga uang rakyat menurutnya suatu kehormatan.
"Resiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji dan tunjangan DPRD DKI sebesar Rp 700 Juta per bulan," ungkap Tsamara dikutip Suara.com dari jejaring Twitter miliknya, Selasa (15/12/2020).
Baca Juga: DPRD DKI Bakal Masukkan soal Daratan Baru Ancol di Perda RDTR
"Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," sambung dia.
Lebih lanjut, Tsamara selaku pimpinan PSI menegaskan, partainya akan selalu menjaga uang milik rakyat. Bahkan pihaknya mengaku siap apabila nantinya akan dimusuhi satu negara.
Pasalnya, PSI mengaku sadar tugasnya menjadi wakil rakyat adalah untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat nantinya akan kembali lagi ke rakyat.
"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap," ujar Tsamara Amany.
Dalam cuitan lainnya, Tsamara Amany mengungkapkan beberapa sikap PSI dalam upaya menjaga uang rakyat.
Baca Juga: Ogah Dengarkan PSI Saat Paripurna, Fraksi PAN: Bukan WO, Tapi Coffee Break
Tsamara menyinggung soal lem aibon, formula E, sampai kekinian gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.
"Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI," terang Tsamara.
"Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat," pungkas dia.
Sebelumnya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk keluar dari ruang rapat atau walkout saat rapat paripuna, Senin (14/12/2020). Alasannya, mereka tak mau mendengar pandangan dari fraksi PSI.
Adapun rapat paripurna tersebut beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015.
Awalanya saat giliran PSI menyampaikan pandangan, anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Jamaluddin meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Jamaluddin menyinggung kejadian PSI yang menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 karena disebut ada kenaikan gaji. Padahal PSI awalnya dalam rapat tidak memprotes kebijakan itu.
Menanggapi hal itu, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
"Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
