Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan kewenangan memilih menteri ada pada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Adi menanggapi isu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat jatah menteri sosial.
"Semua itu adalah kewenangan pusat. Kami tidak bisa mencampurinya," katanya di Surabaya, hari ini.
Dia tidak bersedia menanggapi lebih jauh isu itu. DPC, kata dia, sekarang sedang fokus untuk mengikuti tahapan pilkada Surabaya yang sekarang baru memasuki rekapitulasi suara tingkat kota.
"Kami masih fokus dengan pilkada Surabaya," katanya.
Baca Juga: Isu Ditawari Jadi Mensos, Risma: Saya Ikut Bu Mega Saja
Isu tersebut berawal dari pernyataan pelaksana tugas Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Surabaya Yusuf Lakaseng.
"Saya dapat kabar, jika nantinya Ibu Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo, menjadi mensos di Kabinet Indonesia Maju," katanya.
Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan menyatakan akan mengikuti perintah ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
"Nanti kita lihat, saya ikut bu Mega saja," kata Risma.
Sejauh ini, Risma mengatakan belum mendapat tawaran dari siapapun, termasuk Presiden Jokowi.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Risma Akan Jadi Menteri Sosial, Ini Fakta Lengkapnya
Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai Risma yang akan mengakhiri masa jabatan wali kota pada Februari 2021, layak menjadi menteri sosial.
"Jika Bu Risma menjabat mensos maka akan membuat dinamis politik nasional," kata Surokim.
Menurut dia, jika mengamati perjalanan Wali Kota Risma dalam tiga tahun terakhir ini memang unik, di mana Risma sudah tiga kali ditawari jabatan menteri di kabinet Jokowi Widodo.
Namun, kata dia, jawaban Risma tegas tidak berkenan dan ingin menuntaskan amanah dari masyarakat Surabaya dalam jabatan wali kota hingga akhir masa jabatannya.
"Ia selalu konsisten seolah tidak ingin membuka peluang untuk penugasan itu. Nah, jika kali ini beliau menjawab nanti kita lihat dan terserah Bu Mega, berarti Bu Risma mau dan siap untuk mengemban posisi itu," ujarnya.
Apalagi, kata dia, sebentar lagi masa jabatannya sebagai wali kota tuntas dan cawali penggantinya di Pilkada Surabaya sudah sesuai harapan, maka Risma bisa dikatakan siap untuk naik level di Jakarta.
"Jika kemudian bu Risma naik menjabat menteri, saya pikir itu akan menjadi ujian kepemimpinan publik beliau di level nasional. Jika bisa berhasil, maka beliau akan punya peluang jadi salah satu tokoh nasional di level nasional, demikian juga sebaliknya," katanya.
Selain itu, jika Risma naik jadi menteri, maka itu akan menjadi kabar baik juga bagi kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah mempunyai peluang bisa naik menjadi menteri. "Menurut saya itu positif untuk proses kaderisasi politik dari daerah," katanya.
Meski demikian, kata dia, semua akan berpulang pada perintah Megawati, kehendak Presiden Jokowi, dan tentu saja Risma sendiri.
"Tipe seperti Bu Risma termasuk yang disukai oleh Pak Jokowi. Bu Risma sangat layak karena dari PDI Perjuangan dan mensos sebelumnya juga dari PDIP. Bu Risma model kepemimpinannya itu melayani langsung masyarakat jadi cocok dengan fungsi dan tugas sebagai mensos. [Antara]
