Infografis
Suara.com - Pimpinan Komisi IX DPR RI, komisi yang membidangi kesehatan, ramai-ramai mengkritik langkah pemerintah mendatangkan 1,2 juta vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China.
Sebabnya, diketahui vaksin tersebut belum mengantongi emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Wakil Ketua Komisi IX Ansori Siregar mengatakan, emergency use authorization (EUA) layaknya visa bagi obat dari luar yang masuk ke Indonedia. Karenanya, vaksin Sinovac seharusnya tidak diperkenankan masuk.
Terlebih, dosis dari vaksin merek yang sama akan didatangkan lagi sebanyak 1,8 juta vaksin.
"Karena sudah terlanjur 1,2 juta vaksin sudah datang, tolong yang 1,8 juta dosis vaksin Januari nanti, sebelum ada izin dari BPOM tunggulah. Ini cacat ini mendatangkan vaksin ini. Apalagi Turki dan Brasil sudah menyetop kerja sama dengan Sinovac," kata Ansori dalam interupsinya di rapat paripurna DPR, Jumat (11/12/2020).
"Jadi mohon pimpinan mengeluarkan kepada pemerintah agar menunggu izin dari Badan POM baru didatangkan vaksin tersebut," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menyuntikkan vaksin ke masyarakat selama vaksin Sinovac belum mengantongi EUA.
"Selama itu belum ada memang belum bisa diberikan. Oleh karena itu kita mohon kepada BPOM supaya bisa mengambil langkah. Memang saat ini uji klinis tahap III belum selesai, memang sebaiknya kita harus menunggu itu supaya tidak ada implikasi terhadap kesehatan rakyat Indonesia," kata Rahayu.
Indonesia Ngotot Beli Vaksin Sinovac
Baca Juga: Ngotot Beli Vaksin Sinovac Meski Telan Nyawa di Brasil, Ini Jawaban Terawan
Brasil menunda uji klinis fase III vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China karena mengakibatkan satu relawan vaksin meninggal dunia, lalu kenapa Indonesia terus melanjutkan impor vaksin ini?
