Infografis
Suara.com - Anggota DPR Fraksi PKS Ansori Siregar meminta pembatalan kenaikkan iuran BPJS kelas III, yang dijadwalkan naik pada Januari 2021. Menurut Ansori, kenaikkan itu tidak perlu dilakukan, mengingat peserta BPJS di kelas III merupakan golongan miskin.
Hal itu dikatakan Ansori saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin hari ini.
"Enggak panjang judul instruksi saya batalkan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan orang fakir miskin pada tanggal 1 Januari. Itu judulnya batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk orang fakir miskin pada tanggal 1 Januari," kata Ansori di Kompleks Parlemen DPR, Jumat (11/12/2020).
Ia kemudian menyoroti janji pimpinan DPR untuk membicarakan kembali tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus iuran BPJS kelas III mandiri. Sebagaimana yang pernah dijanjikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 6 Juli 2020.
"Tapi sampai sekarang sudah hampir 5 bulan tidak kunjung dibahas dan dibicarakan," kata Ansori.
Ansori menegaskan, dirinya bakal terus menyuarakan penolakan kenaikan BPJS. Wakil Ketua Komisi IX itu kemudian merujuk hasil rapat di komisi bidang kesehatan tersebut.
"Dikuatkan lagi dengan hasil rapat Komisi IX DPR yang terakhir baru minggu lalu. Salah satu kesimpulannya, Komisi IX DPR mendesak dewan jaminan sosial nasional untuk berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait guna mempertimbangkan relaksasi iuran bagi PBPU atau BP," kata Ansori.
Iuran BPJS Naik Tahun Depan
BPJS Kesehatan memastikan iuran kelas III akan naik mulai Januari 2021. Kenaikan sebesar Rp 10 ribu tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
Baca Juga: Keluarga Desak Investigasi Tragedi Laskar FPI, DPR Pikir-pikir Bentuk TPF
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Makassar, Florinsye Tamonob pada temu wartawan di Makassar menjelaskan, kenaikan tersebut akibat dari berkurangnya subsidi pemerintah berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 78 Tahun 2020.
