Sudah Tahu Duluan soal Status Tersangka, Rizieq Tetap Santai Dicari Polisi

Jum'at, 11 Desember 2020 | 11:48 WIB
Sudah Tahu Duluan soal Status Tersangka, Rizieq Tetap Santai Dicari Polisi
ILUSTRASI--Pentolan FPI Habib Rizieq Shihab disebut santai-santai saja meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelangggaran prokes Covid-19 oleh Polda Metro Jaya. (Youtube Hendri Official//Front TV
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab disebut tenang-tenang saja setelah polisi menetapnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelangggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab.

Rizieq bahkan disebut telah mengetahui akan ditetapkan sebagai tersangka sebelum diumumkan oleh Polda Metro Jaya.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (11/12/2020). Aziz memastikan Rizieq cukup tenang saat mendengar kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka. 

"Beliau (Rizieq) cukup tenang," kata Aziz.

Baca Juga: Rizieq Shihab Dicari-cari Kapolda Metro Mau Ditangkap, FPI Balas Begini

Aziz menyampaikan bahwa kehadiran dirinya ke Polda Metro Jaya juga atas permintaan Rizieq. Pentolan FPI itu memintanya untuk meminta surat panggilan pemeriksaan kepada penyidik.

"Kita proaktif sebelum dikirimkan (surat panggilan pemeriksaan). Sebelum polisi repot-repot datang gitu kita akan datang ke sini," katanya.

Ancam Tangkap

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran pun telah menegaskan akan melakukan upaya penangkapan terhadap Rizieq.  Penangkapan itu akan dilakukan penyidik terhadap seluruh tersangka. 

"Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhdap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan," kata Fadil di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Baca Juga: Ogah Repotkan Polisi, Rizieq Utus Pengacara Ambil Surat Panggilan di Polda

Penyidik sebelumnya resmi menetapkan enam orang tersangka terkait kasus dugaan pelangggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat. 

Selain Rizieq, ada lima tersangka lainnya, yakni; Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia Acara, Ali Bin Alwi Alatas selalu Sekretaris Acara, Maman Suryadi selaku Penanggung Jawab Keamanan Acara, Sobri Lubis selaku Penanggung Jawab Acara, dan Habib Idrus selaku Kepala Seksi Acara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasar hasil gelar perkara penyidikan. Gelar perkara itu dilakukan pada Senin (7/12) lalu.

"Pertama penyelenggara saudara MRS (Rizieq Shihab) di pasal 160 dan 216 KUHP," kata Yusri.

Dalam perkara ini Rizieq terancam hukuman pidana enam tahun penjara. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 160 KUHP.

Pasal 160 KUHP berbunyi; Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Sedangkan, Pasal 216 ayat (1) berbunyi; Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

Sementara, lima tersangka lainnya dipersangkakan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kelimanya terancam dengan hukuman 1 tahun penjara. 

Pasal 93 itu sendiri berbunyi; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

REKOMENDASI

TERKINI