Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti agar Pemilihan Kepala Desa (Pemkades) Serentak 2020 dilaksanakan dengan penuh kehatian-hatian. Tito tidak ingin Pilkades bakal menjadi penularan virus Corona Covid-19.
Serupa dengan Pilkada Serentak 2020, Pilkades juga bakal digelar di tengah pandemi Covid-19.
Pilkades mesti diselenggarakan karena amanat Undang-undang Desa yang mengatur pemilihan kepala desa secara langsung. Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/20).
"Ini adalah amanat UU dan amanat rakyat melalui DPR, harus kita laksanakan, sesuai dengan aturan Undang-Undang Desa agar kepala desa menjabat selama enam tahun, kalau pilkada lima tahun maka ini enam tahun," kata Tito.
Baca Juga: Pilkada 2020: Pesta Demokrasi dalam Bayang-bayang Pandemi Covid-19
Karena digelar di tengah pandemi Covid-19, mantan Kapolri tersebut meminta penyelenggaraan Pilkada bisa dilaksanakan dengan kehatian-hatian serta mengedepankan keselamatan masyarakat pemilih.
"Kita melihat bahwa ini adalah Pilkades pertama juga dalam masa pandemi Covid-19, yang di awal kemerdekaan juga ini terulang kembali, untuk itu kita juga melakukan kegiatan Pilkades Serentak ini dengan penuh kehati-hatian, dan tentunya adalah yang spesifik terhindar penularan Covid-19," ujarnya.
Tito menekankan akan pentingnya keamanan serta keselamatan masyarakat yang diletakkan di atas agenda politik. Meskipun keduanya sama-sama dinilai penting untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Kita tidak ingin terjadinya penularan karena agenda politik, karena keamanan keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada agenda politik pemerintahan, meskipun agenda politik pemerintahan penting untuk menjamin adanya pemerintahan yang kuat termasuk kepala desa yang mendapatkan legitimasi rakyat," ungkapnya.
Baca Juga: Mendagri: Pasien Positif Covid-19 Yang Tak Mau Nyoblos Jangan Dipaksa
