Infografis
Suara.com - Keputusan Indonesia untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di tengah pademi Covid-19 menjadi sorotan media asing.
Al Jazeera, sebuah media yang berbasis di Doha, Qatar menyoroti pilkada serentak yang diadakan pada hari Rabu, 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang tak ada hentinya.
Dalam sebuah artikel yang ditayangkan pada Selasa (8/12) Al Jazeera menyebutkan "Indonesia tetap pergi ke tempat pemungutan suara meskipun pandemi tak ada henti-hentinya".
"Indonesia akan melanjutkan pemungutan suara pada hari Rabu untuk memilih pemimpin lokal dan regional di seluruh nusantara meskipun wabah Covid-19 yang menunda pemilihan pada bulan September tetap yang paling parah di Asia Tenggara." tulis Al Jazeera.
Baca Juga: Melisha Indonesian Idol Meninggal, Kerabat Kesal Curhat Ini
Lebih dari 100 juta orang berhak memberikan suara untuk memilih pemimpin daerah di 270 wilayah. Para pemilih di sembilan dari 34 provinsi juga akan memilih gubernurnya.
Al Jazeera juga menyoroti kasus Covid-19 di Indonesia yang sudah mencatatkan lebih dari 586.000 kasus dan 18.000 kematian sejak pandemi dimulai. "Banyak yang khawatir pemilu hanya akan memperburuk keadaan." tulisnya.
Media asal Qatar tersebut juga ikut menyoroti masalah tingkat positif Indonesia mencapai 15,8 persen pada hari Selasa, dibandingkan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia kepada pemerintah untuk mempertahankan angka di bawah 5 persen selama setidaknya 14 hari berturut-turut sebelum dibuka kembali dengan aman.
KPU telah memberlakukan langkah-langkah ketat untuk petugas dan pemilih dengan mendistribusikan sarung tangan dan peralatan pelindung lainnya ke TPS di seluruh negeri untuk membantu menjaga keselamatan orang.
"Saya dapat memahami situasi ini, tetapi kami sedang berupaya," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam webinar pada hari Senin tentang kekhawatiran tentang pandemi.
Baca Juga: Pesan Wapres Ma'ruf kepada Putrinya Azizah soal Hasil Pilkada Tangsel
Arief Budiman menambahkan bahwa semua orang dari tingkat KPU Pusat hingga ke TPS harus dalam kondisi sehat sebelum diizinkan bekerja, namun tidak mewajibkan tes Covid-19.
"Kami memastikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya terlindungi dengan membuat protokol kesehatan dari masuk hingga keluar TPS," ujarnya.
Adrianus Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia, sebelumnya meminta KPU untuk "mempercepat" penyaluran APD ke TPS. Adrianus mengatakan sekitar 70 persen dari peralatan masih ada di gudang KPU daerah seminggu sebelum pencoblosan.
"Jadi mereka seperti tiga hingga empat hari terlambat dari jadwal pengiriman," kata Adrianus kepada Al Jazeera.
Tidak ada laporan gangguan yang signifikan terhadap penyaluran APD, kata Budiman, meskipun banjir di provinsi Sumatera Utara "cukup mengganggu". Hingga Minggu malam, kata dia, data menunjukkan sedikitnya 87 persen sudah didistribusikan.
Politik Dinasti
Al Jazeera juga ikut membahas terkait politik dinasti yang terjadi di pilkada tahun ini. Seperti yang diketahui, putra pertama Presiden Joko Widodo maju menjadi walikota Solo.
"Pilkada di Indonesia diawasi dengan ketat karena para pemimpin daerah sering naik ke panggung nasional, termasuk Presiden Joko Widodo yang memulai karir politiknya sebagai Wali Kota Solo pada 2005 sebelum menjadi Gubernur Jakarta pada 2012." tulis Al Jazeera.
Media asing tersebut menyebutkan ada yang berbeda di pilkada tahun ini karena beberapa kandidat berasal dari keluarga pemimpin politik saat ini.
Diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka, putra Predisen Joko Widodo, dan Bobby Nasution, menantunya. Mereka mencalonkan diri sebagai walikota di kota Surakarta dan Medan.
Yoes Kenawas, seorang kandidat PhD dalam ilmu politik di Northwestern University di Amerika Serikat, menemukan ada 52 kandidat seperti itu pada tahun 2015, tetapi untuk tahun setidaknya ada 146 orang. "Itu adalah yang terbanyak dalam sejarah Indonesia sejauh ini", katanya.
Kenawas, yang juga pernah mempelajari dinasti politik di Indonesia, mengatakan peningkatan itu dimungkinkan karena banyak politisi yang terpilih pada 2010 dan 2015 sudah menjabat dua kali masa jabatan dan tidak bisa lagi mencalonkan diri. Banyak dari mereka melihat keluarga mereka sendiri sebagai kandidat terbaik untuk mempertahankan warisan dan kepentingan politik mereka.
"Ini yang pertama dalam sejarah Indonesia di mana anak dan mertua presiden aktif, anak wakil presiden bahkan anak menteri ikut langsung dalam pemilihan kepala daerah saat orang tua atau kerabat masih menjabat," ujar Kenawas.
"Dinasti politik semakin terbukti sebagai indikator di mana ruang untuk bersaing, meski masih luas, semakin menyempit," imbuhnya.
Aisah Putri Budiatri, Peneliti Pusat Kajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan pemilu tahun ini menunjukkan "kegagalan parpol dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan kader internal partai".
"Banyak dari kandidat berbasis kekerabatan ini bukanlah politisi berpengalaman di bidang pencalonan dan belum membangun jaringan yang mengakar baik di dalam partai atau dengan komunitas di daerah pemilihan mereka," katanya kepada Al Jazeera.
