Infografis
Suara.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengomentari tindakan fraksi PSI yang tak datang ke rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta Senin (7/12/2020) lalu. Gerindra menganggap PSI menunjukan sikap tidak gentleman.
Penasihat fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan seharusnya PSI datang ke rapat tersebut jika memang memiliki pendapat berbeda. Dengan demikian, maka aspirasinya bisa disalurkan.
PSI sendiri diketahui menentang kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Sebab di dalammya ada peningkatan gaji dan tunjangan anggota dewan.
"Kenapa gak datang? Kalau dia gentleman ya datang, kalau mau sampaikan sesuatu ya datang," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12).
Baca Juga: APBD DKI 2021 Naik Rp 1,69 Triliun, DPRD Klaim Bukan karena Gaji
Taufik juga menyebut PSI hanya mengada-ada soal kenaikan upah itu. Sebab semua proses pembahasan anggaran sudah dilakukan secara terbuka dan transparan.
"Itu kan kata dia, ngarang-ngarang. PSI ngarang-ngarang itu, pembahasan APBD saya kira sangat transparan, terbuka untuk umum," ujarnya.
Karena ketidakhadiran PSI di paripurna, Taufik meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI turun tangan. Sebab ada aturan mengenai kehadiran di rapat paripurna yang harus dipatuhi.
"Saya minta BK lakukan langkah-langkah bila dalam ketentuan sekian kali paripurna dia ga datang ya," tuturnya.
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tak menghadiri rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Alasannya, karena mereka menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam APBD 2021 itu.
Baca Juga: Pembagian Vaksin Corona dari Jokowi Belum Jelas, DKI Siap Beli Sendiri
Pantauan suara.com di lokasi, dari delapan anggotanya, tak ada satupun anggota fraksi PSI yang menghadiri rapat itu. Demikian juga di antara anggota dewan yang hadir secara virtual, tak ada anggota PSI yang ikut.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI, Michael Victor Sianipar mengatakan tindakan ini merupakan instruksi darinya. Sikap tersebut dianggao sebagai wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT, yang akan disahkan hari ini.
Selain itu, ketidakhadiran PSI dalam rapat adalah wujud mencegah terpenuhinya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan APBD yang ada.
“Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” kata ujar Michael kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
