Infografis
Suara.com - Pemerintah pusat belum bisa memastikan kapan pembagian vaksin Covid-19 akan dilakukan. Sebab harus ada prosedur dan kajian ilmiah lagi sebelum antigen itu didistribusi ke masyarakat.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan Pemprov tak perlu menunggu kajian pusat. Jika memang diperlukan, maka bisa saja membeli vaksin sendiri.
"Kalau memang kami harus membeli vaksin. sudah disiapin di 2021," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12/2020).
Taufik menyatakan anggaran untuk membeli vaksi sudah disiapkan sebesar Rp 5 triliun. Pengadaannya lewat mata anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang dialokasi dari sejumlah anggaran di APBD 2021.
"Jakarta APBD-nya sudah menyiapkan anggaran BTT Rp5 triliun untuk kepentingan covid, termasuk (vaksin) di dalamnya," jelasnya.
Urusan distribusi vaksin juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Taufik meminta agar sosialisasi regulasi tersebut digencarkan ke masyarakat.
"Pemerintah harus menyosialisasikan terus menerus. sampaikan pada RT-RT masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, ada sejumlah tahapan vaksinasi yang akan diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Prosedur ini diperlukan demi menjamin kesehatan, keselamatan dan efektivitas vaksin tersebut.
"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan2 dari BPOM dan perlu saya tegaskan pertama seluruh prosedur harus dijalami dengan baik," ujar Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Baca Juga: Kocak! Warganet beri Lelucon Depok Kota Percobaan
Tahapan itu, kata Jokowi, mencakup uji klinis dan pertimbangan ilmiah lainnya. Setelah itu baru bisa ditentukan kapan vaksinasi akan mulai dilakukan.
