Infografis
Data yang disampaikan, katanya, sudah terverifikasi bahkan foto-fotonya beredar di media sosial.
"Ketika Mensos tertangkap oleh KPK, maka kami berikhtiar untuk mengungkapkan kejadian ini. KPK sejak lama juga sudah mewanti-wanti agar Bansos tidak digunakan untuk kepentingan Pilkada," katanya, ke awak media, kemarin.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Sri Muslimatun-Amin Purnama (MuliA) ,Hasto Karyantoro mengatakan pembagian Bansos ini patut diduga memanfaatkan bantuan negara di masa Pandemi Covid-19. Dia meminta agar masyarakat menolak bantuan yang merupakan ladang korupsi oleh tersangka mantan Mensos, Juliari Piter Batubara (JPB) bersama jajarannya.
"Masyarakat perlu menyadari jika saat ini terungkap bantuan tersebut berasal dari Kemensos, bisa saja kini bantuan tersebut dikemas ulang untuk disebarkan di sisa waktu jelang pencoblosan," katanya.
Dia berharap ada gerakan moral masyarakat agar menghentikan pembagian Bansos hasil korupsi sistematis oleh tersangka JPB. Hanya dengan gerakan moral, kata Hasto, masyarakat dapat bersama-sama menghentikan ambisi dinasti kekuasaan yang menghalalkan segala cara.
"Kami menyadari sejak awal persaingan ini tidak sehat. Setidaknya ada empat temuan kami, Pertama, heboh twitter KPU Sleman yang hanya menayangkan Program Paslon 03, Kedua, maraknya penyaluran bansos tanpa melibatkan DPRD sejak November, Ketiga, fitnah RS Sakina milik Cabup 02 yang dituduh mencaplok tanah kas desa, dan Keempat pembagian hasil korupsi Bansos Kemensos di masa tenang," jelasnya.
Menurut Hasto, Tim MuliA prihatin dengan cara-cara berdemokrasi yang kotor. Menurutnya dalam kontestasi Pilkada saat ini bersaing bukan dengan politik gagasan, melainkan penyelewengan bantuan, kekuatan uang, dan jaringan kekuasaan.
"Namun dengan gerakan moral, kami tidak menyerah dan tidak pernah lelah berjuang membawa perubahan bagi Sleman yang kita banggakan," tukasnya.
Baca Juga: Cegah Paslon Nakal, Bawaslu Cianjur Genjot Patroli Siber
