Infografis
Suara.com - Aksi penembakan yang dilakukan polisi dan mengakibatkan enam pengikut Habib Rizieq Shihab meninggal dunia menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Pengurus Pusat Muhammadiyah mengutuk aksi kekerasan. Mereka menilai kejadian yang menimpa anggota FPI justru menggambarkan kekerasan terhadap warga sipil masih terulang lagi.
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah bukan saja menyesalkan, mengutuk terjadinya kekerasan tersebut. Apalagi jika itu dilakukan oleh aparat yang punya kuasa. Jika pun bila itu dilakukan oleh pihak-pihak lain," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas melalui virtual, Selasa (8/12/2020).
Busyro menegaskan kekerasan yang dilakukan aparat sudah berulangkali terjadi.
Dia berharap peristiwa yang dialami enam laskar FPI menjadi bahan koreksi total bagi negara.
Negara, katanya, mestinya berfungsi untuk melindungi rakyat dan hal itu diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945.
Selama ini, Muhammadiyah kerap melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan aparat.
Muhammadiyah menilai negara masih hadir dalam bentuk kekerasan.
"Bukankah negara itu fungsi utamanya melindungi rakyat? Dan negara merupakan organisasi tertinggi yang pengelolanya pengemban amanahnya itu diamanat oleh pemilu lima tahun sekali, dan itu merupakan bentuk kepercayaan kepada aparat negara, aparat pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Jenazah Pengikut Rizieq, FPI: Jangankan Diambil, Dilihat Saja Belum Boleh
Kepada Presiden Joko Widodo, Busyro meminta dia tidak menanggapi kasus tersebut secara formalistik. Busyro mengusulkan agar negara segera membentuk tim independen untuk menginvestigasi kasus yang menewaskan enam laskar FPI.
