Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan pihak Residence Apartemen Pakubuwono Signature dalam sidang perkara gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) atas terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Sosok tersebut bernama Hendri Utama.
Dalam sidang yang berlangsung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (7/12/2020), Hendri membeberkan harga sewa tempat Pinangki tinggal. Total, Pinangki harus merogoh kocek sebesar 63 ribu Dollar AS untuk setahun tinggal.
"Kalau untuk biaya sewa menyewa selama kita dikasih agen tahu. Sebesar USD 63.600," kata dia di ruang sidang utama.
Hendri mengungkapkan, hingga kini Pinangki masih tinggal di apartemen tersebut. Dengan uang sebesar itu, Pinangki bisa menikmati unit seluas 319 meter persegi.
Baca Juga: Sebut Pinangki Beli BMW karena Menang Kasus, Pegawai Astra Diceramahi Hakim
"Saudara katakan USD 63 ribu, itu kan apabila dikurskan Rp 882 juta, itu luas berapa?" tanya JPU.
"319 meter persegi," jawab Hendri.
Dakwaan
Pinangki didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra --yang saat itu masih buron-- tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.
Perkara ini dimulai saat Pinangki bertemu sosok Rahmat dan Anita Kolopaking pada September 2019. Saat itu, Pinangki meminta agar Rahmat dikenalkan kepada Djoko Tjandra.
Baca Juga: Rutin Panggil Dokter Kecantikan, Segini Biaya Rawat Muka Terdakwa Pinangki
Kemudian, Anita Kolopaking akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa bagi Djoko Tjandra. Guna melancarkan aksi itu, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk membuat action plan ke Kejaksaan Agung.
Pada tanggal 12 November 2019, Pinangki bersama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Kepada Djoko Tjandra, Pinangki memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum.
Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.
Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.
