Infografis
Suara.com - Tersangka penerima suap terkait pengadaan bantuan sosial alias bansos Covid-19 Juliari P. Batubara menyatakan akan membuat surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial RI. Surat pengunduran diri itu akan segera dibuatnya dalam waktu dekat.
Hal itu diungkapkan oleh Juliari Batubara usai diperiksa oleh penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020). Politikus PDI Perjuangan itu berjalan menuju mobil tahanan dengan mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol.
"Iya, iya, iya. Saya akan buat surat pengunduran diri," kata Juliari Batubara.
Sementara itu, Juliari Batubara yang juga terlihat membawa kertas catatan itu menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.
"Saya ikuti dulu prosesnya. Mohon doanya," singkatnya.
Pengungkapan kasus korupsi terkait pengadaan bansos Covid-19 di Kementrian Sosial berawal atas adanya operasi tangkap tangan atau OTT terhadap enam orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Sosial.
Keenam orang tersebut, yakni Matheus Joko Santoso alias MAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementrian Sosial, Wan Guntar alias WG selaku Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama, Ardian I M alias AIM selaku pihak swasta, Harry Sidabuke alias HS selaku pihak swasta, Shelvy N alias SN selaku Sekretaris di Kementerian Sosial, dan Sanjaya alias SJY selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di Jakarta pada Sabtu (5/12) sekira pukul 02.00 WIB.
Penyidik KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Tiga tersangka selaku penerima dan dua sebagai pemberi suap.
Mensos Juliari P. Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan, dua tersangka lainnya selaku pemberi suap, yakni Ardian I M dan Harry Sidabuke.
Baca Juga: Dugaan Aliran Suap Mensos Juliari ke PDIP, KPK: Digali Lebih Lanjut
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.
