Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada rakyat atas ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi. Jokowi dianggap memiliki andil atas peristiwa ini.
Mardani mengatakan, kasus korupsi pada pejabat di era presiden mana pun adalah catatan buruk. Terlebih lagi Juliari merupakan orang yang dipilih sendiri oleh Jokowi menjadi Mensos.
"Pak Jokowi harus minta maaf lah kepada rakyat Indonesia, selain di sebagai presiden harus minta maaf, karena menteri yang saya tunjuk korupsi," ujar Mardani saat dihubungi Suara.com, Minggu (6/12/2020).
Menurut Mardani, Jokowi selaku Presiden memiliki wewenang untuk mengawasi para Menterinya. Jika kejadian korupsi masih terjadi, maka Mardani menilai perlu dipertanyakan peran Jokowi itu.
"Menteri itu gak bisa melakukan korupsi kalau diawasi dengan ketat oleh presiden karena presiden punya semua instrumen untuk mengawasi Menteri," katanya.
Jika memang diawasi dengan ketat, maka Jokowi seharusnya tahu ketika ada indikasi tindakan korupsi. Dengan demikian, Jokowi bisa langsung mengambil tindakan cepat.
"Misalnya ketahuan nih ada indikasi, langsung diganti boleh kok. Presiden itu punya prerogative mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa intervensi siapapun," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial RI Juliari P Batubara, bersama empat orang lainnya, sebagai tersangka korupsi bantuan sosial covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.
Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.
Baca Juga: Mensos Juliari Pantas Dihukum Mati, Ahli Pidana: Untuk Efek Jera
Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.
