Mensos Juliari P Batubara Jadi Tersangka, KPK Sita Uang Rp 14,5 Miliar

Minggu, 06 Desember 2020 | 02:36 WIB
Mensos Juliari P Batubara Jadi Tersangka, KPK Sita Uang Rp 14,5 Miliar
Menteri Sosial Juliari P Batubara. (Foto: Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka bersama empat orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan tersangka yakni dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai penerima suap.

Sedangkan pemberi suap, pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan tim satuan tugas Covid-19, sejak Jumat hingga Sabtu (5/12/2020) dini hari.

Baca Juga: Resmi! Mensos Juliari P Batubara Tersangka Suap Dana Bansos Covid-19

Adapun barang bukti yang disita tim di lapangan yakni uang mencapai Rp 14, 5 miliar.

"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp 11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta)," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Tiga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Difitnah Soal Penangkapan Edhy, Jubir: Salah Apa Pak JK ke Danny Pomanto

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI