Infografis
Suara.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Taufiq Abdul Rahim, menilai TNI-Polri memiliki kepentingan lain selain untuk negara dan rakyat. Kepentingan tersebut diduga untuk penguasa dan pengusaha.
Taufiq mengatakan kalau eksistensi reformasi TNI-Polri kini dipertanyakan oleh masyarakat. Pasalnya, secara kasat mata TNI-Polri dianggap tidak tereformasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
"Sesudah direformasi ternyata secara kasat mata itu malah terbalik. TNI-Polri hari ini tidak tereformasi sesuai dengan tugas dan fungsi," kata Taufiq dalam Webinar Nasional KAMI bertajuk Selamatkan Reformasi TNI/Polri, Jumat (4/12/2020).
Taufiq mengungkapkan kalau TNI-Polri itu dianggap sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Hal tersebut menjadi pilar kedaulatan negara guna menjaga kepentingan negara dan kepentingan rakyat.
Baca Juga: Cakada Didominasi Pengusaha: Daripada Jadi Donatur Terus, Mendingan Maju
Tetapi yang terjadi pada hari ini TNI-Polri justru memiliki kepentingan lain, salah satunya ialah berusaha ditarik menjadi alat penguasa dan pengusaha.
"Siapa yang sudah menarik-menarik itu? Yang sudah menarik-narik itu kan TNI Polri ditarik oleh penguasa dan pengusaha," ujarnya.
Menurutnya bukan menjadi rahasia lagi ketika ada petinggi-petinggi TNI yang akhirnya diberikan jabatan komisaris dalam satu perusahaan. Menurutnya, masyarakat kini sudah pintar untuk memahami skenario penarikan TNI-Polri menjadi alat penguasa dan pengusaha.
"Ini rakyat tidak bisa dibohongi lagi dengan mengatakan dwifungsi ABRI dicabut, peran dan fungsi TNI-Polri itu berkurang dalam sisi politik, kebijakan dan lain-lain," tuturnya.
"Tapi ternyata itu punya kekuatan politik bagi yang ingin memanfaatkan TNI-Polri. Hari ini rakyat juga bisa melihat secara langsung banyak yang dilanggar TNI-Polri," Taufik menambahkan.
Baca Juga: Tanggapi Kontroversi Galon Sekali Pakai, Ini Kata Asosiasi Pengusaha Sampah
